Jurnal Pelopor – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan fatwa tentang pajak yang berkeadilan dalam Munas XI MUI di Jakarta. Fatwa ini lahir setelah muncul keresahan masyarakat terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta berbagai jenis pajak lain yang dianggap membebani rakyat kecil.
Ketua Bidang Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh, menegaskan bahwa objek pajak seharusnya hanya dikenakan pada harta yang bersifat produktif atau termasuk kebutuhan sekunder dan tersier. Ia menilai penerapan pajak pada kebutuhan pokok seperti sembako dan hunian berpotensi melanggar prinsip keadilan.
“Pungutan pajak terhadap kebutuhan pokok, seperti sembako dan rumah tempat tinggal, tidak mencerminkan keadilan serta tidak sesuai dengan tujuan pajak,” ujarnya, Minggu (23/11/2025).
Kriteria Wajib Pajak: Disamakan dengan Nisab Zakat
Asrorun Niam juga menyinggung konsep kemampuan finansial dalam perspektif syariah. Ia menjelaskan bahwa dalam zakat, seseorang baru wajib membayar ketika hartanya mencapai nisab, yaitu senilai 85 gram emas. Konsep ini, menurutnya, dapat dijadikan rujukan untuk menetapkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
“Kalau analog dengan zakat, kemampuan finansial minimal setara 85 gram emas. Ini bisa jadi batas PTKP,” katanya.
Evaluasi Menyeluruh: Dari PBB, PPh, PPn hingga Pajak Waris
Melalui fatwa tersebut, MUI memberikan rekomendasi agar pemerintah meninjau ulang beban perpajakan yang dinilai terlalu memberatkan, khususnya pajak progresif. MUI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintah daerah mengevaluasi berbagai aturan, mulai dari PBB, PPh, PPn, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), hingga pajak waris.
Seringkali, kenaikan pajak dilakukan demi meningkatkan pendapatan daerah tanpa mempertimbangkan rasa keadilan. Karena itu, MUI menekankan pentingnya menyesuaikan beban pajak dengan kemampuan wajib pajak.
“Pemerintah harus mengoptimalkan sumber kekayaan negara dan menindak para mafia pajak demi kesejahteraan masyarakat,” tegas Asrorun Niam.
Pajak Tetap Wajib Dibayar Selama untuk Kemaslahatan Umum
Selain memberikan kritik dan rekomendasi, MUI juga menekankan bahwa masyarakat tetap wajib membayar pajak selama digunakan untuk kemaslahatan umum. Pemerintah pun diminta mengelola pajak dengan amanah dan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan baru.
Dalam Munas XI, MUI juga mengesahkan empat fatwa lain, termasuk pedoman pengelolaan sampah perairan, status saldo kartu elektronik hilang, hingga kedudukan manfaat produk asuransi kematian pada Asuransi Jiwa Syariah.
Sumber: CNN Indonesia
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
