Jurnal Pelopor — Proposal damai 28 poin yang disusun pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengakhiri perang Rusia–Ukraina mendapat penolakan keras dari Uni Eropa. Negara-negara Eropa menilai rancangan tersebut bukan sekadar tidak realistis, tetapi justru sangat merugikan Ukraina. Draf yang beredar juga disebut tidak melibatkan pemerintah Kyiv dalam proses penyusunannya, meski Ukraina menjadi pihak yang paling terdampak.
Trump sebelumnya memberi tenggat kepada Ukraina untuk menyetujui rencana itu sebelum 27 November. Namun, setelah mendapat gelombang kritik dari para pemimpin Eropa, Washington mulai melunak. Gedung Putih menyatakan proposal itu belum final dan kini tengah dibahas dalam pertemuan antara diplomat Ukraina, AS, Eropa, dan Rusia di Jenewa.
Penyerahan Wilayah dan Pengurangan Militer Jadi Sorotan
Sumber-sumber Eropa yang dikutip Al Jazeera menilai draf tersebut cenderung memaksa Ukraina untuk tunduk pada tuntutan Rusia. Beberapa poin paling kontroversial dalam usulan itu mencakup penyerahan wilayah Luhansk, Donetsk, dan Crimea kepada Moskow, serta pembekuan status Kherson dan Zaporizhzhia yang kini menjadi garis depan pertempuran.
Tak hanya soal wilayah, proposal itu juga mengharuskan Ukraina memangkas jumlah personel militernya dari 900.000 menjadi 600.000 orang. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menegaskan bahwa pembatasan semacam itu akan melemahkan posisi Ukraina dan membuat negara tersebut rentan terhadap ancaman baru di masa depan.
Perbatasan Tidak Boleh Diubah dengan Paksa
Dalam KTT G20 di Johannesburg, para pemimpin Eropa dan Barat menegaskan kembali prinsip dasar mereka: perbatasan negara tidak boleh diubah dengan kekuatan militer. Mereka juga menolak poin Trump yang meminta Ukraina berjanji tidak bergabung dengan NATO serta meminta NATO menegaskan bahwa Ukraina tidak akan diterima sebagai anggota.
Menurut para pemimpin Eropa, ketentuan semacam ini tidak hanya merugikan Ukraina, tetapi juga mengancam struktur keamanan Eropa secara keseluruhan. Kaja Kallas, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, menyebut Rusia tidak punya hak menuntut konsesi apa pun dari negara yang diserangnya.
Ukraina di Persimpangan Sulit
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengakui situasi saat ini merupakan salah satu periode tersulit bagi negaranya. Ukraina ingin perang segera berakhir, namun Kyiv juga tidak ingin menyerahkan martabat atau wilayah yang mereka anggap sebagai bagian sah dari negara.
Zelensky berharap pembahasan di Jenewa dapat menghasilkan titik temu yang tidak merugikan Ukraina.
“Semua pihak membutuhkan hasil positif,” ujarnya.
Di sisi lain, beberapa senator AS menyebut draf itu mirip “daftar keinginan” Rusia. Namun Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio membantah dan menegaskan bahwa rancangan itu disusun dengan masukan dari seluruh pihak, termasuk Ukraina.
Sumber: CNN Indonesia
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
