Jurnal Pelopor – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mengganti dua posisi strategis di Kementerian Keuangan: Dirjen Pajak Suryo Utomo dan Dirjen Bea Cukai Askolani. Uniknya, proses penunjukan pengganti dua pejabat eselon I ini ditangani langsung oleh Presiden, bukan oleh Menteri Keuangan seperti lazimnya.
Dua nama yang dipilih adalah Letjen Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai dan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak. Keduanya akan dilantik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Latar Belakang: Siapa Bimo dan Djaka?
- Bimo Wijayanto adalah birokrat senior di bidang perekonomian, pernah bertugas di Ditjen Pajak dan terakhir menjabat sebagai Sekretaris Deputi di Kemenko Perekonomian.
- Letjen Djaka Budi Utama adalah perwira tinggi militer yang sebelumnya menjabat Sekretaris Utama BIN. Ini adalah penempatan pertamanya di sektor ekonomi-sipil.
Rapor Merah Penerimaan Negara
Langkah ini diambil menyusul kinerja buruk penerimaan negara di awal 2025. Penerimaan pajak hingga Maret baru mencapai 14,7% dari target Rp2.189 triliun. Penurunan juga terjadi di sektor bea masuk, meski nilai impor meningkat.
Kondisi ini mengindikasikan ketidakefektifan manajemen pajak dan bea cukai di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan.
Sorotan Pengamat: Tepatkah Penunjukan Djaka?
Ekonom Celios, Nailul Huda, mengkritik penunjukan Djaka karena latar belakang militernya yang tidak relevan dengan tugas administrasi dan penerimaan negara. Ia menilai reformasi bea cukai seharusnya dilakukan secara struktural, bukan melalui pendekatan militeristik.
Sebaliknya, Bimo dianggap memiliki kapabilitas birokratis yang memadai, meski tetap menghadapi banyak pekerjaan rumah.
Analisis INDEF: Sinyal Pembentukan Lembaga Baru?
Ekonom INDEF Andry Satrio Nugroho menilai intervensi langsung Presiden ini menunjukkan adanya kegentingan fiskal. Ia menduga ini adalah awal dari rencana besar membentuk Badan Penerimaan Negara, yang akan meleburkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai menjadi lembaga tersendiri di bawah Presiden.
Lima PR Besar untuk Dua Dirjen Baru
Kembalikan Kepercayaan Publik
Kasus korupsi di Ditjen Pajak merusak citra institusi. Perlu aturan ketat untuk mencegah kongkalikong antara pegawai pajak dan wajib pajak.
Audit dan Evaluasi Sistem Coretax
Sistem pajak digital Coretax dianggap gagal. Perlu audit menyeluruh dan evaluasi terhadap tim pengembang serta mantan Dirjen Suryo Utomo.
Evaluasi Insentif Pajak
Banyak insentif pajak tidak berdampak pada ekonomi. Perlu seleksi ketat agar tidak terus menggerus penerimaan negara.
Bersihkan Mafia Bea Cukai
Djaka diminta membongkar dugaan permainan bea cukai di perbatasan dan melawan rokok ilegal yang merugikan negara hingga triliunan rupiah.
Genjot Cukai dan Penerimaan Lain
Perlu strategi untuk meningkatkan penerimaan, termasuk dari sektor tembakau yang selama ini berkontribusi besar pada APBN.
Langkah Presiden Prabowo mencopot dua pejabat strategis dan menunjuk langsung penggantinya adalah sinyal kuat bahwa negara sedang berada dalam tekanan fiskal serius. Mampukah duet Djaka-Bimo menjawab tantangan ini?
Sumber: CNN Indonesia
Baca Juga:
Tanpa Target Juara, Sukorejo FC Bikin Kejutan di Bali 7’s 2025!
Hari Bumi 2025: BKPRMI Galang Aksi Tanam 1 Juta Pohon
Saksikan berita lainnya:
Demo Besar Tolak Revisi UU TNI: Apa Dampaknya bagi Demokrasi Indonesia?







