Jurnal Pelopor – Di tengah ancaman ekonomi global yang semakin tak pasti, pemerintah Indonesia menegaskan kembali peran penting Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai perisai utama bagi rakyat kecil. Hal ini disampaikan oleh Febrio Kacaribu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, dalam forum CNBC Indonesia Economic Update 2025, Rabu (18/6/2025).
Menurut Febrio, dunia saat ini berada dalam kondisi yang sangat menantang: perlambatan ekonomi global, konflik geopolitik, dan krisis pangan-energi yang menghantam banyak negara. Dalam situasi seperti ini, rakyat miskin dan kelompok rentan adalah yang paling merasakan dampaknya mulai dari ancaman PHK, harga bahan pokok yang melonjak, hingga hilangnya akses terhadap layanan dasar.
“APBN kita rancang agar tetap kuat, sehat, dan resilien. Karena hanya dengan itulah kita bisa mengurangi dampak guncangan global terhadap masyarakat kita,” tegas Febrio.
Fokus Utama: Pangan, Energi, dan Desa
Febrio menekankan dua kata kunci untuk bertahan: ketahanan pangan dan ketahanan energi. Keduanya menjadi pondasi untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi, terutama bagi 40% masyarakat terbawah yang masuk kategori miskin dan rentan.
“Kalau kita bisa memastikan pasokan pangan dan energi aman, kita sudah menyelamatkan sebagian besar rakyat,” tambahnya.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya mendorong pembangunan ekonomi dari bawah, yakni dari desa. APBN diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja di sektor-sektor bernilai tambah tinggi, yang bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
APBN sebagai Shock Absorber
Senada dengan Febrio, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyatakan bahwa APBN memiliki tiga fungsi utama: stabilisasi, distribusi, dan alokasi.
- Fungsi stabilisasi mengharuskan APBN menjadi shock absorber, artinya pemerintah tetap membelanjakan anggaran di saat ekonomi melemah, meski pendapatan negara, seperti dari pajak mengalami penurunan.
- Fungsi distribusi menekankan bahwa anggaran harus berpihak pada kelompok miskin dan rentan, memastikan mereka tidak tertinggal.
- Fungsi alokasi berarti APBN diarahkan untuk menciptakan fondasi pembangunan jangka panjang, seperti infrastruktur dasar, layanan pendidikan, dan teknologi.
“Counter-cyclical bisa dilakukan dengan tetap menjaga belanja negara, meskipun penerimaan pajak turun. Tujuannya untuk melindungi daya beli masyarakat dan menstabilkan ekonomi, bukan malah mengerem,” ujar Sri Mulyani.
Realita: Risiko PHK dan Konsumsi Turun
Sinyal dari para pejabat Kemenkeu ini bukan tanpa alasan. Gelombang PHK dan ancaman menurunnya konsumsi masyarakat mulai terlihat di berbagai sektor. Jika tidak ada kebijakan mitigasi yang tepat, Indonesia bisa menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar di paruh kedua 2025.
Kesimpulan
Pemerintah Indonesia tengah berpacu melindungi kelompok masyarakat paling rentan dari badai ekonomi global. Dengan mengarahkan APBN sebagai alat pengaman, negara berupaya membendung dampak negatif krisis melalui subsidi, pembangunan desa, dan penguatan sektor pangan-energi.
Sumber: CNBC Indonesia
Baca Juga:
Singonoyo Cup Meledak! Legenda Persibo Turun Gunung
Takut Ekonomi Ambruk? Ini Aset Aman Selain Emas
Saksikan berita lainnya:
