Jurnal Pelopor — Rencana pemerintah untuk menerapkan mandatori biodiesel B50, yaitu campuran 50 persen biodiesel dengan 50 persen solar, mendapat tanggapan dari kalangan pengusaha sawit. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai kebijakan tersebut berpotensi memperbesar kebutuhan subsidi energi apabila tidak diimbangi dengan kebijakan pendukung yang tepat.
Direktur Eksekutif Gapki Mukti Sardjono mengatakan bahwa selisih harga antara biodiesel dan solar akan menjadi faktor utama yang menentukan besarnya subsidi yang harus disiapkan pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
“Kalau selisih harga antara biodiesel dan solar makin besar, berarti subsidi yang harus diberikan juga akan semakin besar,” ujar Mukti dalam acara Energy Forum B50 CNBC Indonesia di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Potensi Pembengkakan Subsidi
Menurut Mukti, keberadaan dana dari BPDP memang dapat membantu menutup selisih harga tersebut. Namun, jika spread harga biodiesel dengan solar semakin melebar, maka beban subsidi juga akan meningkat.
Kondisi ini, kata dia, membuat pemerintah berada dalam situasi yang cukup rumit dalam menentukan kebijakan energi.
“Memang ini dilema yang harus dihadapi. Kalau kebutuhan subsidi meningkat, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menaikkan pungutan ekspor atau pungutan ekspor (PE) untuk mencukupi kebutuhan subsidi biodiesel,” jelasnya.
Pungutan ekspor yang dimaksud biasanya dikenakan pada ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Dana tersebut kemudian digunakan untuk mendukung program biodiesel nasional.
Produksi Biodiesel Harus Ditingkatkan
Selain soal subsidi, Gapki juga menyoroti pentingnya peningkatan produksi biodiesel dalam negeri jika pemerintah benar-benar menerapkan program B50 secara luas.
Mukti menjelaskan bahwa peningkatan porsi biodiesel dalam campuran solar akan meningkatkan kebutuhan bahan baku berupa CPO. Jika produksi tidak meningkat, maka pasokan untuk kebutuhan ekspor berpotensi berkurang.
“Kalau kita ingin mempertahankan B50, mau tidak mau produksi harus ditingkatkan. Kalau produksi tidak naik, yang dikorbankan kemungkinan ekspor kita bisa turun,” ujarnya.
Penurunan ekspor CPO dapat berdampak pada berbagai sektor, termasuk penerimaan devisa negara serta industri turunan sawit.
Bagian dari Strategi Energi Nasional
Program biodiesel sendiri merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil serta meningkatkan pemanfaatan energi berbasis sumber daya domestik.
Indonesia sebelumnya telah menjalankan program B30 dan B35, sebelum kemudian meningkatkan campuran biodiesel menjadi B40 dalam beberapa tahun terakhir.
Jika program B50 diterapkan secara penuh, Indonesia akan menjadi salah satu negara dengan tingkat pemanfaatan biodiesel tertinggi di dunia.
Meski demikian, para pelaku industri menilai kebijakan tersebut perlu diiringi dengan perencanaan produksi, kebijakan ekspor, serta skema subsidi yang matang, agar tidak menimbulkan tekanan baru terhadap anggaran negara maupun sektor perkebunan sawit nasional.
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
