Jurnal Pelopor – Redenominasi atau penyederhanaan jumlah digit rupiah kembali menjadi pembahasan penting setelah Kementerian Keuangan memasukkan agenda ini ke dalam Rencana Strategis 2025–2029. Kebijakan tersebut nantinya dituangkan dalam RUU Redenominasi yang ditargetkan rampung pada 2027.
Wacana redenominasi sebenarnya bukan hal baru. Pada 2010, Bank Indonesia sempat merancang timeline penerapan redenominasi selama 10 tahun. Dugaan awalnya, Indonesia sudah memasuki masa transisi pada 2013 dan resmi menggunakan rupiah baru pada akhir 2020. Namun rencana itu tak pernah terwujud.
Upaya resmi berikutnya muncul pada 2017 ketika Sri Mulyani dan Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengajukan RUU Redenominasi kepada Presiden Jokowi. Sayangnya, pembahasan tak tuntas hingga berakhirnya periode DPR 2014–2019. Sejak 2018 hingga 2020, RUU ini tidak lagi masuk Prolegnas.
Pandemi Covid-19 sempat menghidupkan kembali gagasan tersebut melalui PMK 77/2020. Namun baru di 2025, lewat PMK Nomor 70/2025 yang diteken Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, redenominasi kembali menjadi agenda strategis negara.
Harapan Positif, tetapi Tantangan Tetap Besar
Pengamat Doo Financial Futures, Lukman Leong, menilai redenominasi berpotensi membawa dampak positif, terutama secara psikologis. Penyederhanaan digit akan membuat transaksi lebih efisien dan mata uang lebih ringkas.
Namun, ia mengingatkan bahwa sisi teknis adalah tantangan terbesar. Redenominasi menuntut adaptasi serentak pada seluruh sektor: perbankan, ATM, transaksi digital, sistem akuntansi, hingga sistem pembayaran negara. Jika tidak dilakukan secara simultan, risiko munculnya standar ganda sangat tinggi dan dapat menimbulkan kekacauan ekonomi.
Karena itu, sosialisasi yang masif menjadi kunci. Masyarakat, pelaku usaha, lembaga keuangan, bahkan pelaku UMKM harus memahami mekanisme transisi agar tidak terjadi disinformasi.
Negara yang Berhasil Melakukan Redenominasi
Beberapa negara diketahui sukses menjalankan redenominasi. Turki berhasil menghapus enam digit mata uangnya pada 2005. Brasil mampu menstabilkan ekonominya setelah serangkaian redenominasi yang disertai perubahan sistem moneter. Prancis juga menjadi contoh sukses ketika memperkenalkan “nouveau franc” pada 1960.
Keberhasilan mereka memiliki satu kesamaan: proses dirancang dengan persiapan matang, stabilitas ekonomi terjaga, dan masyarakat mendapatkan edukasi sejak awal.
Ketika Redenominasi Berujung Kegagalan
Meski demikian, tidak sedikit negara yang justru gagal setelah melakukan redenominasi. Kegagalan umumnya terjadi karena redenominasi dijalankan tanpa reformasi ekonomi pendukung. Berikut beberapa pelajaran penting dari negara-negara tersebut:
1. Zimbabwe
Zimbabwe menjadi contoh paling ekstrem. Redenominasi dilakukan berulang kali untuk memangkas digit mata uang, tetapi inflasi terus melambung hingga mencapai hiperinflasi. Penyebab utama kegagalan bukan pada redenominasi itu sendiri, melainkan kondisi ekonomi yang tidak stabil, produksi nasional menurun, dan kepercayaan publik runtuh.
2. Argentina
Argentina pernah beberapa kali mengganti mata uang untuk menghapus digit nol, namun tanpa kebijakan fiskal dan moneter yang disiplin. Akibatnya, inflasi kembali naik dan redenominasi tidak membawa perubahan signifikan.
3. Venezuela
Venezuela juga berkali-kali menghapus nol dari mata uang bolivar, namun tetap gagal menahan inflasi karena masalah struktural di sektor energi, korupsi, dan kolapsnya industri dalam negeri.
Dalam banyak kasus, redenominasi gagal ketika dilakukan hanya sebagai kosmetik ekonomi sekadar mengubah nominal tanpa memperbaiki fondasi fiskal, produksi, dan kepercayaan investor.
Belajar dari Pengalaman Global
Pelajaran utama dari negara-negara yang gagal adalah: redenominasi tidak boleh dilakukan ketika inflasi tinggi, ekonomi rapuh, atau stabilitas politik terganggu. Ini penting untuk memastikan efek penyederhanaan digit benar-benar positif.
Untuk Indonesia, momentum redenominasi harus dipilih secara hati-hati. Dengan ekonomi yang relatif stabil dan inflasi terkendali, peluang sukses memang terbuka. Namun keberhasilan hanya bisa dicapai bila pemerintah menyiapkan:
- regulasi yang jelas,
- infrastruktur transaksi yang siap,
- koordinasi lintas lembaga,
- edukasi publik secara massif, dan
- disiplin fiskal yang kuat.
Redenominasi bukan sekadar mengganti angka pada uang melainkan proses besar yang menyentuh seluruh aspek ekonomi negara.
Sumber: Kompas.com
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
