Bojonegoro – Proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bojonegoro 2024 diwarnai masalah, setelah dua kali gagal menggelar debat kandidat. Meski sudah dianggarkan sekitar Rp 81 miliar dalam APBD, debat yang seharusnya berlangsung pada 19 Oktober dan 1 November 2024 batal terlaksana. DPRD Bojonegoro, melalui Wakil Ketua Komisi A Choirul Anam, memberi ultimatum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro untuk menggelar debat terakhir pada 13 November. Jika gagal, DPRD meminta komisioner KPUK Bojonegoro mengajukan surat pengunduran diri.
“Jika 13 November batal digelar, saya minta kelima komisioner pada 14 November untuk membuat surat pengunduran diri, semua siap?,” tanya Irul.
Dilansir dari RadarBojonegoro, Menurut Choirul Anam, KPUK harus berani mengambil risiko untuk memastikan debat ini berjalan sesuai jadwal. Sementara itu, Ariel Sharon, Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan KPUK Bojonegoro, menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan dan keterlambatan pelaksanaan debat. Ariel menjelaskan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan risiko terkecil dalam pelaksanaan debat dan terus berkoordinasi dengan KPU Jatim.
Ariel juga menambahkan bahwa jumlah debat yang awalnya direncanakan tiga kali akan dikurangi menjadi dua kali. Meskipun demikian, dia memastikan esensi debat tetap terjaga, dan pihaknya sedang bernegosiasi untuk memperpanjang durasi waktu debat agar dapat dinikmati masyarakat dan dimanfaatkan secara optimal oleh para pasangan calon.
