Jurnal Pelopor – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akhirnya memberikan klarifikasi terkait polemik bantuan 30 ton beras untuk korban bencana di Sumatra yang sempat dikembalikan oleh Pemerintah Kota Medan. Tito menegaskan, bantuan tersebut bukan berasal dari pemerintah Uni Emirat Arab (UEA), melainkan dari organisasi non-pemerintah (NGO) asal UEA bernama Red Crescent.
Bukan Bantuan Pemerintah UEA
Tito Karnavian menjelaskan bahwa informasi mengenai asal-usul bantuan beras itu telah diluruskan setelah pemerintah Indonesia berkomunikasi langsung dengan pihak UEA. Klarifikasi tersebut disampaikan langsung oleh Duta Besar UEA kepada pemerintah Indonesia.
“Yang diberikan itu bantuan 30 ton berasal bukan dari pemerintahan United Arab Emirates, tetapi dari Red Crescent,” kata Tito dalam konferensi pers perkembangan penanganan bencana Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Red Crescent sendiri merupakan organisasi kemanusiaan internasional yang setara dengan Palang Merah atau Palang Bulan Sabit Merah. Organisasi ini bergerak secara independen dan tidak berada langsung di bawah struktur pemerintahan.
“Ini bulan sabit merah, semacam PMI. Jadi non-government organization,” tegas Tito.
Kesalahpahaman Pemkot Medan
Tito mengungkapkan, pengembalian bantuan dilakukan karena adanya kesalahpahaman dari pihak Pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan mengira bantuan beras tersebut berasal dari pemerintah UEA secara langsung atau bersifat government to government (G2G).
Karena menganggap bantuan itu merupakan bantuan antarnegara, Pemkot Medan memilih mengembalikannya. Hal itu dilakukan lantaran belum ada mekanisme resmi penerimaan bantuan luar negeri dari pemerintah asing.
“Dipikir oleh Pak Wali Kota adalah dari pemerintah. Government to government yang memang ada mekanismenya dan itu belum dilakukan,” jelas Tito.
Menurut Tito, langkah Pemkot Medan tersebut diambil dengan itikad baik. Namun, setelah asal bantuan dipastikan berasal dari NGO, polemik pun diluruskan agar bantuan tetap bisa dimanfaatkan untuk masyarakat terdampak bencana.
Bantuan Disalurkan Melalui Muhammadiyah
Setelah klarifikasi dilakukan, bantuan 30 ton beras tersebut tidak lagi berada di bawah Pemkot Medan. Tito memastikan, bantuan kini telah diserahkan kepada Muhammadiyah untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat korban bencana di Sumatra.
Dalam situasi darurat ini, Muhammadiyah membentuk pusat kemanusiaan khusus di Medan. Melalui jaringan dan pengalaman panjang dalam penanganan bencana, organisasi tersebut dipercaya untuk menyalurkan bantuan secara tepat sasaran.
“Dalam rangka bencana ini, Muhammadiyah membuat suatu center kemanusiaan di Medan. Dan beras ini sekarang sudah ada di tangan Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah yang akan membagikan kepada masyarakat,” ujar Tito.
Pelajaran soal Koordinasi Bantuan Internasional
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah dan pusat dalam menangani bantuan internasional, khususnya saat bencana. Koordinasi lintas lembaga dan pemahaman soal asal bantuan menjadi kunci agar distribusi tidak terhambat.
Pemerintah berharap, ke depan tidak ada lagi bantuan kemanusiaan yang tertunda akibat miskomunikasi. Fokus utama tetap satu, yaitu memastikan bantuan cepat sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.
Sumber: Liputan6
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
