Jurnal Pelopor – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali menyoroti pentingnya keadilan bagi daerah penghasil migas, khususnya Teluk Bintuni, Papua Barat. Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Selasa (11/11/2025), Bahlil mengungkapkan bahwa ia telah meminta British Petroleum (BP)—perusahaan migas Inggris yang mengelola proyek LNG Tangguh—untuk menyetorkan dana hak partisipasi (Participating Interest/PI) kepada pemerintah daerah.
Menurut Bahlil, kontribusi langsung dari perusahaan yang beroperasi di Papua Barat sangat penting untuk memastikan masyarakat lokal ikut merasakan manfaat dari pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka.
“Saya minta BP kasih dong PI untuk Papua. Karena kalau Papua dikasih, sebagian tanggung jawab saya juga berkurang,” ujarnya di hadapan anggota DPR.
Harapan Agar Daerah Lebih Sejahtera
Bahlil menegaskan bahwa permintaan PI bukan sekadar dorongan politis, tetapi kebutuhan yang sudah mendesak demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Teluk Bintuni. Selama ini, daerah penghasil migas sering kali tidak memperoleh porsi yang ideal dari pendapatan sektor tersebut.
Ia meminta agar PI yang diberikan mencakup pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni serta Pemerintah Provinsi Papua Barat. Dengan dukungan dana langsung dari perusahaan migas, daerah memiliki kesempatan mempercepat pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
“BP harus memberi PI-nya kepada pemda daerah, baik Bintuni maupun provinsi,” tegas Bahlil.
BP Tangguh sebagai Proyek Strategis Nasional
BP menjadi operator utama Lapangan Tangguh LNG, salah satu proyek gas terbesar di Indonesia dan penyumbang signifikan bagi kebutuhan energi domestik maupun ekspor. Meski proyek ini membawa pemasukan besar bagi negara, Bahlil menilai bahwa manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal masih perlu diperkuat.
Dengan adanya tambahan PI, pemerintah daerah diharapkan memiliki ruang lebih luas untuk membiayai program pembangunan sekaligus memperkuat tata kelola daerah penghasil migas.
Bagian dari Agenda Pemerataan Energi Nasional
Langkah Bahlil ini juga sejalan dengan komitmen pemerintah pusat untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Pemerintah saat ini gencar mendorong transformasi sektor energi, termasuk memastikan wilayah timur Indonesia mendapatkan porsi yang setimpal dalam pengelolaan sumber daya alam.
Bahlil menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa kebijakan PI dapat menjadi jembatan menuju pemerataan pembangunan di Papua Barat.
“Kalau daerahnya sejahtera, beban pusat otomatis berkurang,” ujarnya.
Sumber: CNBC Indonesia
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
