Jurnal Pelopor – Pada Senin, 17 Februari 2025, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran yang mereka beri nama Indonesia Gelap. Mereka mengadakan aksi ini di berbagai kota di Indonesia, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Makassar, dan lainnya, sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang mereka anggap tidak berpihak pada rakyat, terutama dalam hal pendidikan dan demokrasi. Massa aksi, yang terdiri dari mahasiswa dan masyarakat umum, menyuarakan tuntutan yang sangat serius, terutama terkait pemangkasan anggaran pendidikan yang termuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Beberapa pihak menganggap kebijakan tersebut merugikan sektor pendidikan yang sudah terbebani dengan berbagai masalah, seperti tingginya biaya pendidikan dan keterbatasan dana beasiswa bagi mahasiswa.
Penolakan Terhadap Pemangkasan Anggaran Pendidikan
Salah satu fokus utama dari aksi ini adalah pemangkasan anggaran sektor pendidikan yang akan berdampak besar pada biaya pendidikan dan pengurangan anggaran beasiswa bagi mahasiswa. Para mahasiswa membawa poster dan spanduk yang mengecam kebijakan pemangkasan anggaran, yang tidak berpihak pada rakyat, khususnya pelajar dan mahasiswa.
Di Jakarta, para mahasiswa berkumpul di sekitar Patung Kuda dan kemudian bergerak menuju titik aksi lainnya. Mahasiswa dari Universitas Indonesia (UI) dalam unggahannya di media sosial menyatakan bahwa pendidikan seharusnya tidak menjadi korban dalam upaya efisiensi anggaran. Mereka menegaskan bahwa kebijakan ini akan merusak masa depan generasi muda dan menambah beban bagi keluarga yang sudah kesulitan dengan biaya pendidikan.
Tuntutan Terhadap Pemerintah dan Transparansi Anggaran
Massa aksi juga mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan yang lebih transparan terkait pertimbangan yang mendasari kebijakan pemotongan anggaran tersebut. Mereka meminta agar pemerintah lebih memperhatikan sektor-sektor yang lebih mendesak dan tidak memberatkan rakyat, terutama dalam hal pendidikan yang merupakan hak dasar setiap warga negara. Mahasiswa menuntut agar anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas dalam kebijakan negara.
Kritik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Selain protes terhadap pemangkasan anggaran pendidikan, aksi Indonesia Gelap juga menyuarakan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) gagasan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk menyediakan makan siang bergizi dan susu gratis bagi anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia, namun pelaksanaannya menghadapi sejumlah tantangan, seperti distribusi yang terlambat dan ketidaksesuaian menu.
BEM SI menilai anggaran besar untuk program ini tidak tepat, dan seharusnya lebih fokus pada sektor pendidikan yang lebih mendesak. Program MBG yang dijanjikan mendapat anggaran Rp 71 triliun, termasuk dana Rp 24 triliun yang baru diumumkan Presiden, dianggap membebani anggaran negara tanpa mempertimbangkan prioritas mendesak seperti pendidikan.
Tuntutan Lain dari Mahasiswa
Selain pemangkasan anggaran pendidikan dan evaluasi program MBG, mahasiswa juga menolak beberapa revisi undang-undang yang berpotensi mengancam demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka menuntut pembatalan revisi UU Kejaksaan, UU Polri, dan UU TNI, karena dianggap memberi kewenangan berlebihan kepada lembaga-lembaga negara, yang dapat mengancam kestabilan demokrasi Indonesia.
Mahasiswa juga mendesak pemerintahan untuk mencabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan melakukan reformasi struktural di kabinet, yang mereka anggap boros dan tidak efektif dalam menjalankan tugasnya.
Aksi Serentak di Seluruh Indonesia
Aksi Indonesia Gelap tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga di berbagai kota besar lainnya. Di Samarinda, Kalimantan Timur, aksi protes berlangsung meskipun terjadi beberapa pembubaran polisi karena melanggar batas waktu. Di Surabaya dan Bandung, mahasiswa dari berbagai kampus turun ke jalan menuntut pembatalan pemangkasan anggaran.
Selain itu, mahasiswa menuntut pemerintah mengevaluasi proyek-proyek strategis nasional yang bermasalah dan memberatkan rakyat. Mereka juga mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset untuk menanggulangi ketimpangan ekonomi di Indonesia.
Simbol Garuda dan Pesan Mahasiswa
Dalam aksi ini, mahasiswa menggunakan simbol Garuda dengan latar belakang hitam, yang menggambarkan keprihatinan terhadap kondisi bangsa yang semakin jauh dari cita-cita kemakmuran. Aksi ini mendapat perhatian luas di media sosial, dengan tagar Indonesia Gelap yang mencapai lebih dari 43.000 postingan di platform X. Aksi ini juga menegaskan bahwa mahasiswa Indonesia masih aktif menyuarakan pendapat mereka, memperju
angkan hak-hak rakyat, dan menjaga kualitas pendidikan serta demokrasi di Indonesia.
13 Tuntutan
Di akhir aksi, massa membaca 13 tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah. Beberapa tuntutan utama antara lain:
1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
Mahasiswa menuntut pendidikan yang lebih merata dan kualitasnya meningkat tanpa adanya pengurangan anggaran.
2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah dan wujudkan reforma agraria sejati.
Tuntutan ini berkaitan dengan permasalahan penguasaan tanah rakyat yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat.
3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba.
Revisi ini dianggap sebagai upaya membungkam suara kritis kampus dan lingkungan akademik terkait isu lingkungan.
4. Hapuskan multifungsi ABRI.
Keterlibatan militer dalam sektor sipil dipandang sebagai ancaman bagi kehidupan demokrasi dan berpotensi menambah represi.
5. Sahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.
Masyarakat adat harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas atas hak-hak atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Cabut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Instruksi Presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap kepentingan rakyat, terutama dalam bidang pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi penuh program makan bergizi gratis.
Program ini diminta untuk dievaluasi agar tepat sasaran, tidak menjadi alat politik, dan memastikan distribusi yang baik.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen.
Kesejahteraan akademisi dianggap sangat penting demi meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
9. Desak Presiden Prabowo untuk mengeluarkan Perppu Perampasan Aset.
Mengingat pentingnya pemberantasan korupsi, BEM SI mendesak penerbitan peraturan segera untuk menanggulangi kejahatan ekonomi.
10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan.
Revisi yang dimaksud berpotensi memperkuat imunitas aparat yang bisa merugikan sistem hukum yang berlaku.
11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih.
Tuntutan ini menginginkan perombakan kabinet untuk mengatasi borosnya pejabat yang dianggap tidak bertanggung jawab.
12. Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Mahasiswa menilai revisi tersebut dapat menyebabkan kesewenang-wenangan dalam tata tertib DPR.
13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia.
Penegakan hukum di Indonesia memerlukan reformasi besar di Kepolisian untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme.
Aksi Berakhir Tanpa Kerusuhan
Pada malam hari, aksi Indonesia Gelap di kawasan Bundaran Air Mancur Patung Kuda, Jakarta Pusat, berakhir damai tanpa kerusuhan. Meskipun beberapa peserta sempat melakukan aksi bakar ban dan merusak kawat berduri sebagai bentuk protes. Namun, mereka akhirnya membubarkan diri setelah mendapat imbauan dari pihak kepolisian. Massa mulai membubarkan diri secara bertahap pada pukul 20:45 WIB, menuju Jalan Medan Merdeka Selatan dan Jalan MH Thamrin. Polisi mengimbau agar para mahasiswa membubarkan diri secara damai.
Kesimpulan: Mahasiswa Terus Berjuang untuk Masa Depan Bangsa
Aksi Indonesia Gelap ini menjadi bukti bahwa mahasiswa Indonesia masih bersemangat memperjuangkan hak-hak mereka, terutama dalam bidang pendidikan dan demokrasi. Mereka berharap pemerintah mendengarkan suara rakyat dan mempertimbangkan kembali kebijakan-kebijakan yang merugikan kepentingan umum. Jika mereka tidak memenuhi tuntutan, mahasiswa akan melanjutkan aksi serupa di berbagai daerah. Mereka ingin memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada rakyat dan masa depan Indonesia.
Baca Juga:
Sri Mulyani Klarifikasi Isu Anggaran, Jamin Layanan Publik dan Pendidikan Tetap Terjaga
Saksikan berita lainnya:
Penyelundupan Barang Ilegal: Bisnis Haram yang Tak Pernah Mati!
