Jurnal Pelopor — Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, mengejutkan publik setelah menyatakan bahwa ia mungkin akan meminta maaf kepada Korea Utara terkait dugaan operasi drone dan penyebaran selebaran propaganda yang dilakukan pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Yoon Suk Yeol. Wacana tersebut langsung memicu diskusi nasional mengenai motif dan dampak politik di balik langkah itu.
Berbicara dalam peringatan satu tahun upaya kudeta gagal oleh Yoon yang kini telah dipenjara Lee mengatakan bahwa permintaan maaf itu menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk menurunkan tensi antar-Korea. Namun, ia juga mengakui bahwa langkah tersebut bisa dimanfaatkan lawan politik untuk menyerangnya.
“Saya pikir kita perlu meminta maaf, tetapi saya belum bisa mengatakannya karena khawatir itu dapat digunakan untuk mencemarkan nama saya atau memicu pertempuran ideologis,” ujar Lee, dikutip AP, Rabu (3/12/2025).
Dugaan Operasi Drone Pemerintahan Sebelumnya Jadi Sorotan
Wacana permintaan maaf muncul bersamaan dengan proses hukum terhadap Yoon dan dua pejabat pertahanannya. Mereka diduga memerintahkan misi drone dan menerbangkan balon propaganda ke Korea Utara pada akhir 2024, tepat sebelum deklarasi darurat militer kontroversial saat itu.
Militer Korea Selatan tidak mengonfirmasi klaim Pyongyang bahwa Seoul mengirim tiga drone pembawa selebaran pada Oktober 2024. Namun, laporan media lokal menguatkan adanya operasi propaganda udara. Situasi ini membuat hubungan antar-Korea semakin memburuk menjelang akhir pemerintahan Yoon.
Langkah Rekonsiliasi Lee Belum Membawa Perubahan
Sejak dilantik pada Juni 2025, Lee mencoba mengurangi ketegangan dengan menonaktifkan pengeras suara propaganda dan melarang aktivis menerbangkan balon ke arah utara. Ia bahkan membuka kemungkinan menangguhkan latihan militer gabungan Korea Selatan–Amerika Serikat demi menarik Pyongyang kembali ke meja perundingan.
Meski begitu, Korea Utara tetap dingin. Tidak ada tanda-tanda pengurangan provokasi maupun minat untuk berdialog.
Komentar Kontroversial soal Tahanan Korsel di Korut
Di tengah upaya rekonsiliasi tersebut, Lee justru memicu kontroversi baru. Ketika ditanya mengenai enam warga negara Korea Selatan yang telah lama ditahan Korea Utara, ia menjawab, “Benarkah ada warga negara Korea yang ditahan?”
Pernyataan ini mengejutkan keluarga para tahanan. Kim Jeong-sam, saudara salah satu misionaris yang dipenjara, mengaku kecewa karena merasa presiden tidak memahami isu kemanusiaan yang selama bertahun-tahun menjadi perhatian publik.
Hingga kini, tiga dari enam tahanan adalah misionaris Kristen yang dijatuhi hukuman kerja paksa seumur hidup, sementara tiga lainnya adalah pembelot kelahiran Korea Utara.
Bayang-Bayang Krisis Politik 2024
Dalam konferensi pers yang sama, Lee kembali membahas krisis politik 2024, ketika Yoon mendeklarasikan darurat militer. Ribuan warga kala itu membantu anggota parlemen masuk ke Majelis Nasional untuk mencabut keputusan tersebut.
“Saya memulai siaran dengan keyakinan bahwa rakyat memiliki kekuatan untuk menghentikan pengambilalihan militer,” ujarnya.
Meski berada di balik jeruji besi, Yoon masih bersikeras bahwa deklarasi darurat militer tersebut diperlukan untuk menghadapi ancaman politik dari kubu liberal.
Sumber: CNBC Indonesia
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
