Jurnal Pelopor — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah berani dengan menyiapkan layanan pengaduan langsung bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha, terkait persoalan pajak serta bea dan cukai. Menariknya, kanal pengaduan tersebut akan terhubung langsung ke nomor pribadi sang menteri.
Langkah ini diumumkan saat Menkeu meninjau kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (13/10/2025). Ia menegaskan, sistem ini akan menjadi sarana langsung bagi para pengusaha untuk melapor tanpa harus melewati rantai birokrasi yang panjang.
“Saya akan buka kanal langsung ke menteri, jadi mereka bisa ngadu ke situ,” ujar Purbaya
Dua Nomor WhatsApp untuk Pengaduan Khusus
Purbaya menjelaskan bahwa nantinya akan tersedia dua nomor WhatsApp resmi satu untuk layanan pengaduan pajak, dan satu lagi untuk kepabeanan serta cukai. Ia menegaskan, kanal tersebut akan diresmikan dalam waktu dekat.
“Mungkin besok akan saya luncurkan itu,” tambahnya.
Langkah ini diambil setelah banyak keluhan dari pelaku usaha mengenai berbagai biaya tambahan di pelabuhan yang dinilai memberatkan. Dengan adanya saluran langsung, pemerintah berharap dapat mempercepat penyelesaian masalah sekaligus memperbaiki kebijakan yang belum efektif.
Respons Cepat terhadap Dunia Usaha
Purbaya menilai, komunikasi langsung dengan pelaku usaha akan memudahkan pemerintah dalam memantau implementasi kebijakan di lapangan. Ia menegaskan pentingnya respons cepat terhadap setiap pengaduan, agar kepercayaan terhadap otoritas fiskal dan bea cukai semakin meningkat.
“Kita ingin pengusaha tidak kesulitan karena sistem yang berbelit. Dengan pengawasan langsung, kita bisa tahu apa yang salah dan segera memperbaikinya,” jelasnya.
Langkah ini juga sejalan dengan arah kebijakan yang ia sampaikan dalam kegiatan Jam Pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di Kantor Pusat Bea Cukai, Jakarta. Dalam forum tersebut, Purbaya menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang belum berjalan optimal. Ia juga meminta sinergi lebih kuat antara Kementerian Keuangan, kementerian/lembaga (K/L) lain, serta aparat penegak hukum.
“Pengawasan sangat penting untuk menjaga integritas Bea dan Cukai,” tegasnya.
Dorong Efisiensi dan Penguatan Aparatur Bea Cukai
Selain fokus pada transparansi, Menkeu juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan DJBC. Menurutnya, wilayah perbatasan dan terpencil memerlukan perhatian khusus dalam hal peralatan, logistik, dan dukungan operasional.
Dalam sesi dialog bersama pegawai Bea Cukai, Purbaya menerima laporan mengenai sejumlah kendala, mulai dari keterbatasan alat pemeriksaan hingga beban pengawasan yang tinggi. Ia pun menugaskan agar seluruh kendala tersebut diinventarisasi untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
“Tujuan akhirnya adalah memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas, menjaga kelancaran arus barang, melindungi masyarakat, dan mendukung penerimaan negara,” ujar Purbaya menutup arahannya.
Langkah Progresif untuk Reformasi Fiskal
Kebijakan ini dipandang sebagai bagian dari upaya reformasi fiskal dan peningkatan kepercayaan publik terhadap Kementerian Keuangan. Dengan membuka kanal langsung, Purbaya menegaskan komitmennya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan respons cepat terhadap keluhan masyarakat.
Langkah ini sekaligus menunjukkan perubahan budaya birokrasi menuju pelayanan publik yang lebih terbuka dan efisien. Kini, publik menantikan realisasi dari kebijakan berani tersebut apakah benar dapat memutus rantai birokrasi dan mempercepat solusi di lapangan.
Menurut Anda, apakah kebijakan ini bisa benar-benar jadi terobosan baru dalam pelayanan publik, atau justru berpotensi menimbulkan tantangan baru di lapangan?
Sumber: Kompas.com
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
