Jurnal Pelopor – Isu transparansi anggaran Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kembali memicu perdebatan publik. Mantan artis cilik sekaligus aktris senior Leony mengunggah kritik pedas di media sosial terkait pos-pos anggaran tahun 2024 yang dinilai janggal. Ia menyoroti belanja makan minum yang mencapai Rp 66 miliar serta anggaran cendera mata senilai Rp 20,48 miliar.
Unggahan tersebut langsung viral dan memicu gelombang komentar warganet. Banyak yang mempertanyakan bagaimana alokasi anggaran sebesar itu digunakan dan seberapa efektif manfaatnya bagi masyarakat.
Klarifikasi dari Benyamin Davnie
Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, akhirnya angkat bicara untuk meluruskan isu yang berkembang. Ia menegaskan bahwa dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2024 sudah tersedia secara terbuka di situs resmi sejak beberapa tahun terakhir.
“LKPD ini formatnya sudah baku, isinya laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, arus kas, perubahan ekuitas, hingga catatan laporan keuangan. Kalau mau rincian per item, itu ada di dokumen teknis lain,” jelas Benyamin dalam konferensi pers di Serpong, Selasa (23/9/2025).
Menurutnya, jika semua rincian dicantumkan dalam LKPD, dokumen tersebut bisa dua sampai tiga kali lipat lebih tebal dari 500 halaman yang ada sekarang.
Anggaran Makan Minum yang Dipersoalkan
Benyamin tidak menampik bahwa anggaran makan minum Pemkot Tangsel mencapai Rp 66 miliar. Namun, ia menegaskan dana itu tidak terkonsentrasi hanya di kantor wali kota, melainkan tersebar di 37 perangkat daerah, termasuk sekolah dan rumah sakit.
“Di dalamnya ada enam TK Negeri, 157 SD Negeri, 24 SMP Negeri, tiga rumah sakit umum daerah, dan 35 puskesmas. Jadi itu keseluruhan, bukan hanya untuk acara pemerintah kota,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa anggaran makan minum digunakan dalam berbagai kegiatan masyarakat, mulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), pelatihan pemberdayaan ekonomi, sosialisasi kesehatan, hingga seminar pendidikan. Menurutnya, setiap kegiatan wajib menyediakan konsumsi sebagai bagian dari standar pelayanan.
Keterlibatan UMKM Lokal
Lebih jauh, Benyamin menekankan bahwa belanja makan minum tersebut justru menjadi sarana pemberdayaan ekonomi warga. Pemkot Tangsel, kata dia, melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal sebagai penyedia konsumsi.
“Jadi bukan sekadar konsumsi internal, tapi juga mendorong perputaran ekonomi di kalangan UMKM,” ujar Benyamin.
Anggaran Cendera Mata Rp 20 Miliar
Selain makan minum, anggaran cendera mata Rp 20,48 miliar juga menuai kritik. Benyamin menjelaskan bahwa istilah cendera mata tidak selalu berarti suvenir semata, melainkan bagian dari belanja penunjang kegiatan.
“Misalnya, dalam pelatihan menjahit, peserta mendapat mesin jahit. Itu masuk dalam belanja kegiatan yang kemudian tercatat sebagai cendera mata. Jadi bukan sekadar oleh-oleh atau hadiah,” tegasnya.
Ia menyebut, pos tersebut tersebar di 34 perangkat daerah dan berhubungan langsung dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Komitmen Transparansi dan Akuntabilitas
Benyamin menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen Pemkot Tangsel terhadap keterbukaan informasi. Ia mengimbau masyarakat untuk mengakses dokumen LKPD di situs resmi pemerintah kota agar tidak salah persepsi.
“Kami terbuka, semua laporan ada di website. Kalau masyarakat ingin tahu lebih rinci, bisa dipelajari di sana. Kami juga siap menjelaskan jika ada yang belum jelas,” ucapnya.
Reaksi Publik dan DPRD Tangsel
Meski demikian, penjelasan wali kota belum sepenuhnya meredam kritik. Beberapa warga menilai transparansi bukan hanya soal publikasi dokumen, melainkan juga keterbacaan informasi. Mereka berharap laporan keuangan bisa disajikan dalam format yang lebih sederhana agar mudah dipahami masyarakat awam.
Sementara itu, sejumlah anggota DPRD Tangsel menyatakan akan memanggil jajaran Pemkot untuk meminta penjelasan detail.
“Kritik publik harus dijawab dengan penjelasan yang gamblang. Kami ingin memastikan anggaran benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” kata salah satu anggota DPRD.
Dampak terhadap Kepercayaan Publik
Isu ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi anggaran di era digital. Publik semakin kritis terhadap penggunaan uang negara, apalagi jika anggaran yang dipersoalkan menyentuh angka puluhan miliar rupiah.
Ke depan, Pemkot Tangsel dihadapkan pada tantangan untuk tidak hanya mempublikasikan laporan, tetapi juga membuatnya lebih mudah dipahami masyarakat. Dengan begitu, kepercayaan publik dapat tetap terjaga dan kritik seperti ini bisa ditangani secara konstruktif.
Sumber: Detik.com
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
