Jurnal Pelopor – Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk fasilitas hunian bagi para pejabat negara. Salah satu yang menjadi prioritas adalah pembangunan 109 rumah dinas tapak untuk para menteri dan wakil menteri, serta 8 tower hunian untuk aparatur sipil negara (ASN). Proyek ini akan dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan kini tinggal menunggu persetujuan pembayaran kesediaan layanan (availability payment) dari Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Detail Skema KPBU dan Pelaksana Proyek
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa proyek pembangunan hunian menteri dan ASN akan digarap oleh dua perusahaan nasional. PT Intiland Development Tbk ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan rumah tapak menteri dan wamen, sementara PT Nindya Karya akan membangun 8 tower ASN.
“Semua prosesnya sudah berjalan, tinggal menunggu tanda tangan dari Ibu Menkeu untuk availability payment-nya. Setelah itu baru tender bisa dimulai,” ujar Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Tender Tunggu Tanda Tangan, Anggaran Belum Disebutkan
Basuki menegaskan bahwa detail anggaran pembangunan belum dapat diumumkan karena proses tender belum dilaksanakan. Tender proyek akan dilakukan setelah KPBU ditandatangani secara resmi oleh Kementerian Keuangan.
“Untuk rumah menteri dan ASN ini pakai KPBU, tapi gedung DPR dan MPR nanti menggunakan APBN. Jadi skemanya beda,” imbuhnya.
Paket Lelang Infrastruktur Lain Siap Dilepas Juli Ini
Selain proyek hunian, Plt. Deputi Sarana dan Prasarana OIKN Danis Hidayat menyampaikan bahwa Otorita akan membuka lelang besar-besaran untuk proyek-proyek infrastruktur strategis di IKN mulai Juli 2025. Proyek tersebut akan masuk dalam kontrak baru untuk tahun anggaran 2026.
Paket pekerjaan itu meliputi:
- Pembangunan gedung yudikatif dan legislatif (7 paket)
- Pekerjaan jalan akses ke kawasan pemerintahan
- Pembangunan embung untuk ketahanan air
- Fasilitas air minum di kawasan inti pemerintahan
Langkah Strategis untuk Pindah Pusat Pemerintahan
Pembangunan rumah dinas dan fasilitas penunjang lainnya ini merupakan bagian dari upaya besar pemerintahan Presiden Prabowo untuk memindahkan pusat pemerintahan secara bertahap ke IKN mulai 2025 hingga 2029. Rumah menteri akan menjadi elemen vital karena keberadaan pejabat negara di IKN dibutuhkan untuk mempercepat konsolidasi pemerintahan.
Selain itu, keberadaan ASN dan fasilitas penunjangnya akan menjadi indikator nyata bahwa ibu kota negara tidak hanya “pindah nama”, tetapi benar-benar aktif menjalankan fungsinya sebagai pusat administratif nasional.
Tantangan dan Harapan
Meskipun progres pembangunan terus dikebut, proyek-proyek di IKN tidak lepas dari tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran, belum optimalnya minat investasi swasta, hingga kesiapan logistik dan tenaga kerja.
Dengan pengesahan availability payment oleh Sri Mulyani dalam waktu dekat, diharapkan akan ada akselerasi proyek fisik pada kuartal akhir 2025. Keberhasilan pembangunan rumah menteri dan hunian ASN akan menjadi simbol kesiapan IKN menyambut era baru pemerintahan.
Sumber: Detik.com
Baca Juga:
Singonoyo Cup Meledak! Legenda Persibo Turun Gunung
Takut Ekonomi Ambruk? Ini Aset Aman Selain Emas
Saksikan berita lainnya:
