Jurnal Pelopor – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan lampu hijau kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk tetap menyelenggarakan rapat atau kegiatan pemerintahan di hotel maupun restoran. Namun, Tito menekankan bahwa kebijakan ini hanya diperbolehkan asal tidak dilakukan secara berlebihan dan menyasar hotel/restoran yang benar-benar sedang mengalami kesulitan ekonomi.
Pernyataan ini disampaikan Tito dalam acara Pelantikan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) periode 2025–2030 yang digelar di Hotel Borobudur Jakarta, Kamis (19/6/2025).
“Saya perbolehkan (rapat di hotel), asal tidak berlebihan. Fokusnya untuk membantu sektor hospitality yang saat ini sedang lesu,” ujar Tito.
Industri Hospitality Butuh Nafas Panjang
Tito menegaskan bahwa industri perhotelan dan restoran merupakan sektor penting karena melibatkan banyak tenaga kerja dan memiliki rantai pasok panjang, dari logistik hingga hiburan. Oleh karena itu, ia mendorong Pemda tetap mengadakan kegiatan yang bisa menghidupkan sektor ini demi mencegah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Kalau semua Pemda stop total, bisa-bisa hotel gulung tikar. Ini bukan soal gaya hidup, tapi menjaga roda ekonomi lokal tetap berputar,” jelas Tito.
Arahan ini juga disebut berasal langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang meminta agar industri hospitality tak dibiarkan mati perlahan. Tito pun memutuskan untuk tidak membuat aturan rinci dalam bentuk Permendagri, melainkan memberi kebebasan pada Pemda untuk mengambil diskresi, tentunya tetap dalam pengawasan DPRD.
Efek Pemangkasan Anggaran Terasa
Langkah ini muncul setelah efisiensi anggaran besar-besaran yang diberlakukan pemerintah pusat, termasuk pemangkasan perjalanan dinas hingga 50%. Kebijakan ini berdampak signifikan pada hotel dan restoran yang selama ini mengandalkan kegiatan pemerintah sebagai salah satu pasar utama.
Data dari PHRI menunjukkan bahwa kinerja hotel turun hingga 21% pada awal 2025, dengan 83% pelaku usaha menyatakan belum ada tanda-tanda pemulihan. Bahkan beberapa hotel mulai mengurangi layanan dan jumlah staf akibat sepinya aktivitas.
“Pengurangan aktivitas dinas pemerintah sangat memukul hotel. Padahal mereka menyumbang 5–7% market share,” kata Christy Megawati dari PHRI.
Kesimpulan
Tito Karnavian mengizinkan Pemda mengadakan rapat di hotel, asalkan tidak mewah dan bertujuan untuk membantu sektor hospitality yang terdampak. Kebijakan ini dilandasi niat menjaga ekonomi lokal tetap hidup tanpa mengabaikan efisiensi anggaran negara.
Sumber: Tempo.com
Baca Juga:
Singonoyo Cup Meledak! Legenda Persibo Turun Gunung
Takut Ekonomi Ambruk? Ini Aset Aman Selain Emas
Saksikan berita lainnya:
