Sejarah Indonesia Revisi, Pemerintah Libatkan Ahli dan Publik!

Jurnal Pelopor – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan proses penulisan ulang sejarah nasional yang dijadwalkan rampung pada Agustus mendatang. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, memastikan bahwa proses ini akan melibatkan para ahli sejarah dari berbagai perguruan tinggi dan dilakukan secara transparan agar fakta sejarah tidak dikaburkan atau dipolitisasi.

Penulisan ulang sejarah ini menjadi sangat penting karena pembaruan sejarah Indonesia terakhir sudah lebih dari dua dekade lalu. Menurut Fadli Zon, catatan sejarah yang terakhir lengkap hanya sampai Pemilu 1997, sementara periode reformasi setelahnya belum ditulis secara menyeluruh.

“Saya kira sejak awal juga di DPR saya menyatakan bahwa kita ingin menulis sejarah ini karena sejarah itu penting, justru apa yang disampaikan oleh Bung Karno jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, melupakan sejarah, itu sangat relevan,” ujar Fadli.

Melibatkan Para Ahli Berkompeten

Pemerintah telah mengumpulkan 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang teruji di bidangnya. Mereka terdiri dari guru besar, doktor, hingga PhD yang ahli dalam sejarah Indonesia. Fadli menegaskan bahwa para ahli ini yang akan menulis sejarah secara objektif, bukan berdasarkan narasi sepihak atau kepentingan politik tertentu.

“Siapa yang menulis sejarah? Ya tentu adalah ahli-ahlinya, sejarawan yang menulis sejarah. Dan kita ada 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi yang mempunyai kompetensi di bidang sejarah dan keahlian masing-masing yang sudah teruji,” ucap Fadli.

“Mereka adalah guru besar, doktor, PhD yang memang membidangi sejarah. Jadi tidak perlu khawatir dan tentu kita akan melakukan uji publik nanti setelah ditulis,” imbuh dia.

Setelah draf sejarah selesai, pemerintah berencana melakukan uji publik. Dengan begitu, masyarakat luas dapat memberikan masukan dan memastikan proses penulisan tetap transparan dan akuntabel.

Respons terhadap Kritik dan Permintaan Publik

Penulisan ulang sejarah ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, mengingatkan agar penulisan sejarah benar-benar sesuai dengan fakta, tanpa ada yang disembunyikan atau dimanipulasi.

“Penulisan sejarah itu tolong bener-benar sesuai dengan fakta sejarah, bukan history bukan story mereka yang menang. Tapi betul-betul story cerita perjuangan bangsa kita ini,” kata Djarot.

“Janganlah kemudian sejarah itu ditutup-tutupi, janganlah sejarah itu disimpang-simpangkan maka kita harus bener-bener ketika ada penulisan sejarah itu harus dilajukan dengan terbuka dengan terbuka,” tegas dia.

Djarot menekankan pentingnya agar cerita sejarah bangsa Indonesia merefleksikan perjuangan sesungguhnya, bukan sekadar narasi para pemenang yang menulis sejarah menurut versi mereka sendiri.

Mengacu pada Pesan Bung Karno

Fadli Zon menegaskan bahwa penulisan ulang sejarah ini berlandaskan pada pesan Presiden Soekarno yang mengingatkan bangsa Indonesia agar tidak melupakan sejarahnya. Ia menilai proses ini sebagai upaya menguatkan memori kolektif bangsa agar generasi muda tidak kehilangan akar sejarahnya.

Selain itu, pemerintah juga berencana menghapus istilah-istilah yang dianggap kontroversial, seperti istilah “Orde Lama” yang dinilai dapat memicu perpecahan. Namun, Fadli memastikan bahwa penghapusan istilah tersebut bukan untuk menghilangkan fakta, melainkan agar tidak ada pihak yang merasa tersakiti atau terpinggirkan.

Komitmen Keterbukaan

Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Menteri Kebudayaan didampingi Wakil Menteri Giring Ganesha dan jajaran eselon I dan II Kementerian Kebudayaan menegaskan bahwa seluruh proses akan dijalankan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik. Keterbukaan ini untuk memastikan tidak ada pihak yang bisa menuduh adanya rekayasa sejarah.

Fadli Zon juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus berkomunikasi dengan berbagai kelompok masyarakat agar proses penulisan sejarah ini dapat diterima secara luas dan membawa manfaat positif bagi persatuan bangsa.

Penulisan ulang sejarah Indonesia ini menjadi langkah penting dalam memperbarui catatan perjuangan bangsa secara lengkap dan akurat. Bagaimana menurutmu, apakah proses ini akan bisa menjawab kekhawatiran berbagai pihak dan memberikan gambaran sejarah yang lebih jujur?

Sumber: Liputan6

Baca Juga: