Jurnal Pelopor – Hubungan Amerika Serikat dan China kembali memanas. Kali ini, keputusan AS mencabut visa bagi mahasiswa asal China memicu kemarahan Beijing. Pemerintah China menyebut langkah ini sebagai tindakan bermotif politik, diskriminatif, dan penuh kemunafikan.
Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, yang menyatakan bahwa pencabutan visa menyasar mahasiswa yang memiliki kaitan dengan Partai Komunis China (PKC) atau yang tengah menempuh studi di bidang-bidang strategis seperti teknologi, sains, hingga militer. AS bahkan memperluas penyaringan media sosial dan menghentikan sementara penerbitan visa pelajar baru.
“Langkah ini merusak pertukaran masyarakat kedua negara dan menunjukkan wajah asli AS yang munafik soal kebebasan dan keterbukaan,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing.
Tak berhenti di situ, aktivis sayap kanan AS, Laura Loomer, bahkan menyerukan deportasi putri Presiden Xi Jinping yang pernah kuliah di Harvard dan disebut masih tinggal di Massachusetts. Seruan ini ramai di platform X (Twitter) dan memperkeruh suasana.
Di sisi lain, hubungan pendidikan AS-China selama ini dianggap sebagai salah satu elemen penting diplomasi kedua negara. Selama 15 tahun, China menjadi negara penyumbang mahasiswa asing terbanyak di AS, sebelum posisinya digeser oleh India tahun lalu.
Namun kini, sentimen anti-China yang kian menguat di kalangan elite politik AS membuat para mahasiswa dan akademisi China jadi korban dalam perang dingin versi baru ini. Pemerintah China sendiri telah mengajukan protes resmi dan menyebut kebijakan Trump-Rubio sebagai bentuk penindasan ideologis.
Langkah ini juga disebut bisa merugikan AS sendiri, karena selama ini banyak universitas di Negeri Paman Sam diuntungkan oleh kehadiran talenta muda dari China yang cemerlang dan berprestasi.
Sumber: Liputan6
Baca Juga:
Tanpa Target Juara, Sukorejo FC Bikin Kejutan di Bali 7’s 2025!
Hari Bumi 2025: BKPRMI Galang Aksi Tanam 1 Juta Pohon
Saksikan berita lainnya:
Demo Besar Tolak Revisi UU TNI: Apa Dampaknya bagi Demokrasi Indonesia?







