Premanisme Marak, JK: Itu Cermin Ekonomi Rusak

Jurnal Pelopor – Premanisme kembali jadi sorotan publik. Dari pasar tradisional, terminal, hingga proyek konstruksi, praktik pemalakan dan intimidasi makin sering terdengar. Namun, bagi Jusuf Kalla (JK), Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, premanisme bukan hanya soal keamanan, tapi juga gambaran nyata dari ekonomi yang sedang lesu.

Dalam sebuah pernyataan baru-baru ini, JK menegaskan bahwa fenomena premanisme tidak bisa dilihat secara hitam-putih sebagai sekadar tindak kejahatan. Menurutnya, aksi tersebut seringkali dipicu oleh kemiskinan dan pengangguran yang makin meluas.

“Tapi sebab besarnya adalah ekonomi. Mereka tidak kerja. Coba kalau mereka kerja, mana dia mau pergi palak-palak orang di pasar?” ujar JK dengan nada prihatin.

Efek Domino Ekonomi yang Mandek

JK memaparkan bagaimana kondisi ekonomi Indonesia saat ini berada dalam tekanan. Ia menyebut perlambatan pertumbuhan ekonomi berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, terutama kalangan bawah.

“Daya beli turun, karena banyak PHK. Dagang tidak jalan, restoran sepi, orang tidak belanja, orang tidak beli mobil. Banyak anak tidak bisa bayar SPP karena orang tuanya kena PHK,” ungkapnya.

Rantai negatif itu membuat masyarakat makin tertekan, kehilangan arah, dan akhirnya ada yang memilih jalan pintas, termasuk menjadi preman.

Tak hanya berdampak pada kehidupan warga kecil, JK juga mengingatkan bahwa premanisme turut menciptakan iklim yang tidak sehat bagi dunia usaha. Investor lokal dan asing bisa ragu menanamkan modal jika melihat situasi sosial yang tidak kondusif.

“Premanisme bukan cuma bikin warga takut, tapi juga bikin investor lari. Mereka butuh kepastian, bukan ancaman,” lanjutnya.

Perlu Pendekatan Ganda: Ekonomi & Penegakan Hukum

Menurut JK, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan razia atau operasi penertiban untuk menekan angka premanisme. Ia menekankan bahwa penanganan harus dilakukan dari dua sisi: perbaikan ekonomi dan penegakan hukum yang tegas dan adil.

“Dua-duanya harus kita atasi. Ekonomi harus diperbaiki, lapangan kerja harus dibuka, dan kriminalitas tetap harus ditindak,” jelas JK.

Ia juga mendorong agar pemerintah daerah berperan aktif membuka peluang usaha baru dan mendukung UMKM.

“Jika ekonomi bergerak, premanisme akan berkurang dengan sendirinya,” tambahnya.

Catatan Kritis untuk Pemerintah Baru

Pernyataan JK ini menjadi kritik konstruktif sekaligus peringatan bagi pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Pemerintah harus mewaspadai dampak sosial dari perlambatan ekonomi dan segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.

JK percaya bahwa menyediakan pekerjaan yang layak, menjaga stabilitas harga, dan memperluas bantuan sosial adalah kunci untuk meredam premanisme dari akarnya.

Sumber: CNBC Indonesia