Jakarta, 19 Februari 2025 – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto menganggap unjuk rasa (demo) mahasiswa sebagai hal yang wajar dalam demokrasi.
Meskipun demikian, Prasetyo mengimbau masyarakat agar bersikap seimbang dan cermat dalam menerima serta memahami informasi yang berkembang, terutama terkait kebijakan pemerintah.
Prabowo: Unjuk Rasa Merupakan Hak Demokratis
Prasetyo menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam sistem demokrasi.
“Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi,” kata Mensesneg di Jakarta, Selasa (18/2/2025), seperti dikutip dari Antara.
Selain itu, Prasetyo mengajak masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk lebih cermat dalam menyikapi informasi yang beredar terkait kebijakan pemerintah. Dia menegaskan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah memastikan bahwa kebijakan efisiensi pemerintah tidak akan berdampak pada anggaran beasiswa, biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT), maupun pemecatan tenaga honorer.
“Kami mengimbau adik-adik mahasiswa untuk lebih jeli. Sejak Jumat lalu, Bu Menkeu sudah menjelaskan, dan saya juga hadir bersama pimpinan DPR, bahwa efisiensi ini tidak akan mempengaruhi sektor pendidikan. Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tetap berjalan seperti biasa,” ujar Mensesneg.
Pemerintah Pangkas Pengeluaran yang Kurang Produktif
Prasetyo menjelaskan bahwa semangat efisiensi anggaran bertujuan untuk memangkas pengeluaran negara yang kurang produktif, bukan untuk mengurangi pelayanan kepada masyarakat.
“Kami tidak ingin mengganggu kepentingan masyarakat. Pemerintah memangkas anggaran untuk acara-acara seremonial, seminar, dan diskusi yang sudah terlalu banyak. Saat ini, rakyat lebih membutuhkan aksi nyata,” tegasnya.
Menkeu Pastikan Beasiswa dan UKT Tidak Terkena Pemotongan
Dalam kesempatan terpisah, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah menerapkan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga dengan memangkas biaya perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), serta berbagai acara peringatan dan seremonial lainnya.
Dia memastikan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan berdampak pada sektor pendidikan, terutama perguruan tinggi.
“Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak mengalami pemotongan atau pengurangan,” kata Menkeu dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/2).
Menkeu juga menjelaskan bahwa jumlah penerima beasiswa KIP untuk tahun anggaran 2025 mencapai 1.040.192 mahasiswa. Pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp14,69 triliun untuk mendanai program tersebut.
“Anggaran tersebut tidak mengalami pemotongan atau pengurangan. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang menerima beasiswa KIP dapat tetap melanjutkan studi mereka seperti biasa,” tambahnya.
Prabowo Tekankan Efisiensi untuk Kepentingan Rakyat
Dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Hambalang, Bogor, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya efisiensi anggaran. Langkah ini bertujuan mengalihkan dana ke program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat..
“Jangan habiskan dana untuk kunjungan kerja, seminar, atau forum diskusi yang tidak berdampak langsung. Rakyat butuh mitigasi, pupuk, bibit, dan perbaikan sekolah. Tidak perlu terlalu banyak seminar lagi,” ujar Presiden.
Dengan kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga:
Aksi Massa Indonesia Gelap: Mahasiswa Tolak Pemangkasan Anggaran Pendidikan dalam Inpres 2025
Saksikan berita lainnya:
Penyelundupan Barang Ilegal: Bisnis Haram yang Tak Pernah Mati!
