Jurnal Pelopor — Ribuan pekerja non-ASN (Aparatur Sipil Negara) yang selama ini bekerja di berbagai proyek infrastruktur kini harus menghadapi nasib pahit. Pemotongan anggaran besar-besaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tahun 2025 telah menyebabkan penghentian sejumlah proyek penting dan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Menurut data yang dirilis pemerintah, anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 dipangkas dari Rp110,95 triliun menjadi hanya Rp29,57 triliun, atau turun sebesar Rp81,38 triliun. Dampaknya langsung terasa di lapangan dengan terhentinya proyek jalan, jembatan, dan perbaikan sistem irigasi.
Kondisi Pekerja yang Terdampak
Sejumlah pekerja non-ASN yang kehilangan pekerjaan mengungkapkan kesulitan hidup mereka. Salah satu mantan pekerja proyek jalan tol di Jawa Barat, Arif Rahman (34), mengaku terkejut saat menerima surat penghentian kerja.
“Saya kerja lima tahun, nggak pernah telat masuk. Tiba-tiba dapat surat PHK tanpa ada pesangon. Anak saya masih sekolah, cicilan rumah juga belum lunas,” ujarnya dengan suara bergetar.
Di media sosial, keluhan dan cerita haru dari para pekerja non-ASN terus bermunculan. Banyak yang curhat bahwa mereka kini tidak tahu bagaimana cara memenuhi kebutuhan sehari-hari. Video viral di TikTok dan unggahan di Instagram menunjukkan kondisi pekerja yang hanya bisa pasrah setelah pemberhentian proyek.
Dampak Sosial dan Infrastruktur
Bukan hanya pekerja yang terdampak. Masyarakatpun juga merasakan dampak dari penghentian proyek infrastruktur. Beberapa daerah yang sebelumnya mendapatkan janji perbaikan jalan dan irigasi kini menghadapi kondisi yang semakin buruk.
Di Jakarta, banjir yang terjadi pada awal tahun ini menjadi lebih parah karena perawatan pintu air yang terbengkalai. Jalan-jalan utama yang sebelumnya mulus kini mulai berlubang karena minimnya perawatan.
“Dulu kalau hujan besar surutnya cepat, sekarang malah banjir nggak selesai-selesai,” keluh seorang warga Jakarta Timur.
Selain itu, proyek perumahan rakyat dan sistem sanitasi yang semula direncanakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terpaksa ditunda.
Tanggapan Pemerintah
Dalam sebuah jumpa pers, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa langkah pemotongan anggaran adalah bagian dari upaya efisiensi anggaran negara. Ia juga memberikan peringatan keras kepada para menteri agar tetap menjaga kinerja meski anggaran terbatas.
“Saya akan pantau langsung. Kalau ada yang tidak bisa bekerja dengan baik, akan saya evaluasi,” tegas Prabowo.
Namun, hingga kini pemerintah belum memberikan solusi konkret terkait nasib ribuan pekerja non-ASN yang terdampak PHK. Sementara itu, Sekretariat Presiden memastikan bahwa hak-hak ASN, termasuk gaji ke-13, tetap aman.
Seruan untuk Perubahan
Ekonom dan pengamat kebijakan publik meminta pemerintah untuk segera mencari solusi atas masalah ini. Salah satunya adalah dengan memberikan jaminan sosial bagi pekerja non-ASN yang kehilangan pekerjaan serta memprioritaskan proyek infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Harapan di Tengah Krisis
Para pekerja yang kini terdampak tetap berharap ada perubahan kebijakan. Mereka yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan negeri meminta agar kontribusi mereka tidak dilupakan begitu saja.
“Kami cuma ingin kerja lagi, bangun negeri ini seperti dulu,” ujar Arif penuh harap.
Penulis: Muhamad Musa, S.E
Baca juga:
Presiden Prabowo Tinjau Program Makan Bergizi Gratis di Pulogadung
Bahlil Usul Badan Pengawas Elpiji 3 Kg, UGM Sebut Tak Solutif?
Indonesia Melaju: Industri Otomotif dan Pertahanan di Era Baru 2025
Saksikan berita lainnya:
