jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menyayangkan adanya ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran program penanganan stunting di beberapa daerah. Ia mengungkapkan bahwa meski program tersebut memiliki anggaran sebesar Rp10 miliar, hanya sekitar Rp2 miliar yang benar-benar sampai kepada masyarakat.
“Ada program stunting, anggarannya Rp10 miliar. Rapat koordinasi, studi banding, lain-lain, Rp6 miliar. Yang jadi makanan untuk ibu hamil sama anak di bawah dua tahun itu Rp2 miliar. Rp2 miliar lagi untuk evaluasi,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta, Rabu (18/12/2024).
Arahan Tegas kepada Daerah
Tito meminta Direktur Jenderal Keuangan Daerah untuk mengawasi belanja daerah yang tidak efisien. Ia juga mengimbau kepala daerah agar lebih kritis dan mengubah pola pikir terkait pengelolaan program prioritas seperti stunting.
Ia menekankan agar para kepala daerah berhati-hati terhadap oknum pejabat di bawahnya yang kerap memainkan penggunaan anggaran, terutama di instansi seperti Sekretariat Daerah, Badan Pendapatan Daerah, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
“Jangan sampai kepala daerah tertipu oleh pejabat bawahannya,” kata Tito.
“Ada terlalu banyak program. Rapat penguatan ini, rapat penguatan itu. Saya bilang, kapan kuat-kuatnya?” tambahnya dengan nada sindiran.
Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi Pendapatan Daerah
Pemerintah, menurut Tito, terus berupaya menciptakan efisiensi anggaran serta meningkatkan pendapatan daerah. Jika belanja lebih efisien dan pendapatan meningkat, semangat otonomi daerah dapat diwujudkan, sehingga setiap daerah mampu berjalan mandiri.
Ia juga mendorong implementasi mal pelayanan publik sebagai solusi untuk mempermudah perizinan usaha. Hal ini diyakini akan menarik lebih banyak investasi dan memperkuat ekonomi daerah.
Kemandirian Daerah sebagai Target
Tito menegaskan bahwa daerah yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) lebih besar daripada transfer pusat akan mampu bergerak mandiri. Dengan demikian, daerah tersebut dapat membuat program-program inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Kalau setiap daerah bisa bergerak secara efisien, maka pertumbuhan ekonomi di daerah akan meningkat, sekaligus membantu kita menangani inflasi,” tuturnya.
Langkah-langkah ini diharapkan menjadi solusi untuk menciptakan tata kelola anggaran yang transparan, efisien, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam mengatasi isu-isu mendesak seperti stunting.
