Jurnal Pelopor – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Telanai Pura Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026) dini hari. Dalam kunjungan tersebut, ia menekankan pentingnya keamanan pangan, kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), serta transparansi penggunaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sudaryono mengatakan, keamanan makanan harus menjadi perhatian utama sebelum membahas tujuan pemenuhan gizi. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi masyarakat yang mengalami sakit perut akibat makanan dari program tersebut.
“Tugas kita adalah kalau tidak tahu diberi tahu, kalau lupa diingatkan. Ini fokus paling utama. Sebelum bicara misi adalah kita bicara terkait keamanan pangan, tidak boleh lagi ada orang sakit perut karena makanan,” kata Sudaryono di lokasi sidak.
Menurutnya, pemeriksaan mendadak dilakukan untuk memastikan setiap dapur menjalankan prosedur yang telah ditetapkan. Pengawasan juga diperlukan agar kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat tetap terjaga.
BGN Perketat Pengawasan dan SOP Dapur MBG
Sudaryono menjelaskan, BGN tidak mungkin melakukan sidak secara langsung ke seluruh dapur MBG di Indonesia. Karena itu, lembaganya membangun sistem pengawasan yang lebih terstruktur.
Upaya tersebut dilakukan melalui penambahan tim pengawas, pelibatan koki berpengalaman sebagai koordinator di setiap SPPG, pelatihan, serta pembentukan tim asistensi yang mendatangi dapur-dapur.
Baca juga:
Ia menyebut sejumlah persoalan keamanan pangan yang pernah terjadi berkaitan dengan penerapan SOP yang belum berjalan dengan benar. Salah satunya adalah pemilihan bahan baku dan cara penyimpanan makanan.
Sebagai contoh, bahan makanan seperti ayam harus dipastikan dalam kondisi layak sebelum dibeli. Setelah diproses, penyimpanannya juga harus sesuai ketentuan.
Sudaryono mencontohkan bahan makanan yang seharusnya disimpan di dalam freezer justru diletakkan di ruang terbuka. Kondisi tersebut dapat membuat kualitas bahan makanan menurun dan berisiko menimbulkan masalah kesehatan.
Tiga Fokus Pembenahan Program MBG
Dalam sidak tersebut, Sudaryono juga menjelaskan tiga hal utama yang menjadi perhatian BGN dalam pembenahan program MBG.
Pertama, memperkuat fungsi pengawasan, termasuk memperketat sertifikasi higiene dan sanitasi. Dapur yang belum memenuhi persyaratan tidak diperbolehkan beroperasi.
Kedua, meningkatkan fungsi pengaduan, termasuk menangani persoalan hubungan antara mitra dan yayasan pengelola dapur. Ketiga, memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran agar pengelolaannya dapat dipantau secara jelas.
Menurut Sudaryono, mayoritas masyarakat mendukung program MBG. Namun, masih terdapat kelompok yang menyampaikan ketidaksetujuan, salah satunya karena munculnya pertanyaan mengenai transparansi anggaran, pengadaan, dan akuntabilitas pengelolaan dana negara.
Setiap Dapur Wajib Membuat Laporan Dana Harian
Sebagai bagian dari penguatan transparansi, BGN mewajibkan setiap dapur menyusun Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Melalui laporan tersebut, penggunaan anggaran dapat dipantau secara lebih terperinci.
Sudaryono menjelaskan, keterlambatan pengisian dana atau top up di sejumlah dapur terjadi karena LPDH belum disampaikan atau ditemukan ketidaksesuaian dalam laporan.
Baca juga:
Salah satu contoh anomali yang menjadi perhatian adalah anggaran yang seharusnya mencukupi kebutuhan selama 10 hari, tetapi justru habis dalam waktu tujuh hari.
Kewajiban administrasi tersebut memang menambah pekerjaan kepala dapur dan akuntan. Namun, BGN menilai pelaporan menjadi bagian dari tanggung jawab pengelola program kepada masyarakat.
Sudaryono menyebut kebijakan yang diambil BGN juga mempertimbangkan masukan dari sejumlah lembaga dan aparat, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Mitra SPPG Jambi Tegaskan Siap Ikuti Ketentuan
Sementara itu, mitra SPPG Telanai Pura Pematang Sulur 1, Novellia Dewi, menyatakan pihaknya tidak terkejut dengan aturan yang diterapkan BGN. Ia menegaskan komitmen untuk mengikuti petunjuk teknis yang berlaku.
Terkait penyesuaian operasional yang kembali ke angka Rp3.000, Novellia mengaku pihaknya telah menghadapi ketentuan tersebut sejak awal.
Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan merupakan kewajiban yayasan sebagai mitra yang berada di bawah naungan BGN.
“Kami tidak kaget dengan aturan yang berlaku di Badan Gizi Nasional, dan kami berkomitmen mengikuti apapun itu, juknis dari BGN,” ujar Novellia.
Melalui pengawasan, penerapan SOP, dan pelaporan anggaran yang lebih terperinci, BGN berupaya memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjaga keamanan makanan bagi masyarakat penerima manfaat.
Baca Juga:
Testosteron Rendah, Ancaman bagi Fokus dan Produktivitas Pria
Cara Mudah Membuat Kremesan Ayam Kriuk di Rumah
Saksikan berita lainnya:








Comments 1