Jurnal Pelopor – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan penggunaan anggaran kecamatan di Kabupaten Klaten untuk membayar jasa event organizer (EO) dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Klaten. Dana tersebut diduga digunakan atas arahan Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik juga tengah mendalami dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan EO. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penunjukan penyelenggara acara yang diduga tidak melalui mekanisme lelang.
“Dalam perayaan tersebut, diduga proses pengadaan event organizer-nya atau penyelenggara kegiatan ini juga diduga ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
KPK Dalami Dugaan Setoran Rp50 Juta per Kecamatan
Budi mengungkapkan, anggaran yang diduga digunakan untuk membayar EO berasal dari sejumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Klaten. Nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp50 juta dari masing-masing kecamatan.
Baca juga:
Meski demikian, KPK belum memastikan jumlah keseluruhan dana yang terkumpul. Penyidik masih menelusuri besaran anggaran, mekanisme pengumpulan, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.
Menurut Budi, penyidik juga mendalami bagaimana arahan penggunaan anggaran itu disampaikan kepada para camat. KPK belum memastikan apakah dana tersebut diminta langsung oleh Hamenang atau melalui perantara.
“Untuk teknisnya, tentu nanti akan diperdalam lagi apakah langsung dari Bupati kepada setiap camat atau kemudian nanti ada pihak-pihak lain yang bertindak sebagai perantara,” jelasnya.
Pemeriksaan terhadap sejumlah pihak dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses penganggaran hingga pembayaran jasa EO tersebut berlangsung.
Berkaitan dengan Kasus Dugaan Suap Audit BPK
Dugaan penggunaan dana kecamatan ini menjadi bagian dari pendalaman penyidikan KPK terhadap perkara yang menjerat Hamenang. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Hamenang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perubahan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam perkara tersebut, Hamenang diduga meminta agar temuan mengenai kelebihan pembayaran honorarium dihapus dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK.
KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Hamenang Wajar Ismoyo selaku Bupati Klaten periode 2025–2030, Ahmad Luthfi H Rahmatullah selaku Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, serta Muhammad Amin Wahyu Utomo dari pihak swasta PT Madani Winasis Creative.
Selain perkara tersebut, KPK juga menelusuri kemungkinan adanya praktik penerimaan uang yang berlangsung pada periode kepemimpinan sebelumnya. Pendalaman itu dilakukan, antara lain, melalui pemeriksaan Plt Bupati Klaten Mahanni Yulindha Pratiwi.
KPK menegaskan penyidikan masih berjalan. Karena itu, berbagai dugaan terkait penggunaan anggaran kecamatan dan proses pengadaan EO masih terus ditelusuri untuk memastikan alur dana serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Baca Juga:
Testosteron Rendah, Ancaman bagi Fokus dan Produktivitas Pria
Cara Mudah Membuat Kremesan Ayam Kriuk di Rumah
Saksikan berita lainnya:








Comments 1