Jurnal Pelopor – Rencana pemerintah meningkatkan anggaran riset nasional menjadi sekitar Rp6 triliun pada 2027 mendapat perhatian dari Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Ia mengingatkan bahwa penambahan anggaran dalam jumlah besar tidak otomatis mampu memperbaiki ekosistem penelitian di Indonesia.
Menurut Lestari, keberhasilan anggaran riset tidak seharusnya hanya dinilai dari besarnya dana yang disediakan pemerintah. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan oleh industri, menghasilkan produk baru, serta memberikan dampak nyata terhadap pembangunan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Lestari, yang akrab disapa Rerie, dalam keterangan tertulis pada Minggu (15/11/2026). Ia menilai peningkatan anggaran harus disertai target dan mekanisme evaluasi yang jelas agar dana negara benar-benar memberikan manfaat.
Anggaran Riset 2027 Disiapkan Capai Rp6 Triliun
Rencana peningkatan anggaran riset tersebut merespons kebijakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) yang menyiapkan pendanaan sekitar Rp6 triliun untuk 2027.
Baca juga:
Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendiktisaintek, Fauzan Adziman, menjelaskan bahwa pendanaan tersebut berasal dari beberapa sumber.
Sekitar Rp3 triliun dialokasikan melalui APBN, sedangkan Rp1,3 triliun hingga Rp1,4 triliun berasal dari hasil pengelolaan Dana Abadi Penelitian LPDP. Jumlah tersebut belum termasuk anggaran riset yang dikelola Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Pemerintah juga menyiapkan lebih dari 30 program riset bersama BRIN. Dalam skema tersebut, nilai hibah untuk penelitian individu dapat mencapai Rp2 miliar, sementara pendanaan konsorsium mencapai Rp5 miliar.
Meski menyambut arah kebijakan tersebut, Rerie mengingatkan bahwa besarnya dana harus diikuti kemampuan menghasilkan penelitian yang dapat diterapkan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Pendanaan Riset Indonesia Masih Bergantung pada Pemerintah
Salah satu persoalan mendasar yang disoroti Rerie adalah rendahnya belanja penelitian dan pengembangan atau research and development (R&D) di Indonesia.
Saat ini, belanja riset nasional tercatat sekitar 0,24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata global dan tertinggal dibandingkan sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.
Selain rendahnya porsi anggaran, sumber pendanaan riset juga dinilai belum seimbang. Sekitar 80 persen pendanaan masih berasal dari pemerintah, sedangkan kontribusi industri berada di bawah 20 persen.
Kondisi tersebut berbeda dengan negara-negara maju yang industri swastanya menanggung sekitar 60 hingga 70 persen belanja riset.
Menurut Rerie, ketergantungan terhadap pendanaan pemerintah berisiko membuat kegiatan penelitian tidak terhubung secara langsung dengan kebutuhan pasar dan dunia usaha.
Ia menilai hasil penelitian seharusnya tidak hanya berakhir sebagai publikasi ilmiah, tetapi juga mampu menghasilkan produk, membuka lapangan pekerjaan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Riset Harus Terhubung dengan Kebutuhan Industri
Rerie menegaskan bahwa keterlibatan industri menjadi salah satu faktor penting untuk memperbaiki ekosistem riset nasional.
Menurutnya, dunia usaha perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pemanfaatan hasil penelitian. Dengan demikian, penelitian yang dibiayai pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk dikembangkan menjadi produk atau teknologi yang dibutuhkan masyarakat.
Baca juga:
MPR Tetapkan Jadwal Pemilihan Wapres Baru, Catat Tanggalnya!
Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan jumlah publikasi ilmiah belum cukup untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan sektor riset.
Tanpa keterlibatan industri sebagai pihak yang ikut membiayai sekaligus menggunakan hasil penelitian, Indonesia berisiko terus menghasilkan penelitian yang tidak memberikan dampak ekonomi sebanding.
Karena itu, Rerie mendorong pemerintah memperluas skema pendanaan bersama atau co-funding dengan perusahaan.
Salah satu contoh yang sudah diterapkan Kemendiktisaintek adalah kewajiban kontribusi perusahaan sebesar 15 persen dalam skema tertentu. Menurutnya, pola pendanaan tersebut perlu diperluas, terutama untuk program riset strategis yang menggunakan dana abadi.
Anggaran Rp6 Triliun Harus Memiliki Target Terukur
Selain mendorong keterlibatan industri, Rerie meminta pemerintah menetapkan sejumlah indikator untuk mengevaluasi penggunaan anggaran riset 2027.
Pertama, pemerintah perlu mengukur peningkatan kontribusi pendanaan dari sektor industri agar pembiayaan penelitian tidak terus bergantung pada APBN dan dana abadi.
Kedua, proyek penelitian yang memperoleh pendanaan harus memiliki keterkaitan langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
Beberapa sasaran yang menjadi perhatian di antaranya pencapaian indeks modal manusia sebesar 0,73, penurunan tingkat kemiskinan menjadi 0,5 hingga 0,8 persen, serta pengurangan intensitas emisi menuju target net zero emission.
Ketiga, pemerintah perlu memiliki indikator kuantitatif yang terbuka untuk mengukur keberhasilan komersialisasi hasil penelitian.
Dengan indikator tersebut, masyarakat dapat mengetahui berapa banyak penelitian yang berhasil dimanfaatkan industri, dikembangkan menjadi produk, atau menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung.
Rerie juga meminta laporan tahunan penggunaan anggaran riset disampaikan secara transparan agar publik dapat mengawasi efektivitas pemanfaatan dana negara.
Hilirisasi Riset Dinilai Penting untuk Pembangunan
Rerie menilai kebijakan Kemendiktisaintek yang mulai mendorong penelitian berbasis tantangan dan hilirisasi merupakan langkah yang tepat.
Namun, ia mengingatkan bahwa perluasan program hibah dengan nilai mencapai miliaran rupiah per proposal harus disertai pengawasan ketat.
Tanpa evaluasi yang jelas, pendanaan besar berisiko menghasilkan penelitian yang tidak dimanfaatkan atau tidak memiliki hubungan dengan kebutuhan industri.
Menurutnya, anggaran riset harus diarahkan pada sektor-sektor strategis yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan penelitian tidak ditentukan oleh mahalnya biaya yang dikeluarkan, melainkan oleh manfaat dan kejelasan tujuan penelitian tersebut.
“Riset yang baik bukan yang paling mahal, tetapi yang paling jelas untuk siapa dan untuk apa. Itu ukuran yang harus kita pegang menuju 2045,” pungkas Rerie.
Dengan demikian, peningkatan anggaran riset menjadi Rp6 triliun pada 2027 diharapkan tidak sekadar memperbesar belanja pemerintah. Lebih dari itu, pendanaan tersebut perlu menjadi pendorong lahirnya inovasi, penguatan industri nasional, dan peningkatan daya saing Indonesia.
Baca Juga:
Testosteron Rendah, Ancaman bagi Fokus dan Produktivitas Pria
Cara Mudah Membuat Kremesan Ayam Kriuk di Rumah
Saksikan berita lainnya:







