Sultan HB X Pertanyakan Wacana Gaji ASN Lewat Kopdes

Jurnal Pelopor – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mempertanyakan mekanisme wacana penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Menurutnya, rencana tersebut belum disertai penjelasan terperinci mengenai sistem pengelolaan maupun alur pembayarannya.

Sultan menegaskan, pemerintah belum menerbitkan keputusan resmi terkait kebijakan tersebut. Karena itu, masyarakat diminta menunggu kepastian sebelum menyimpulkan bagaimana skema penyaluran gaji akan diterapkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Sultan saat menanggapi wacana pembayaran gaji ASN melalui koperasi, sebagaimana diberitakan Kompas.com pada Senin (19/10/2026).

Sultan Minta Mekanisme Penyaluran Diperjelas

Sultan menilai, kejelasan mekanisme menjadi hal mendasar sebelum pemerintah merealisasikan rencana tersebut. Sistem pembayaran harus dijelaskan secara terperinci agar pelaksanaannya dapat dipahami dan dampaknya bisa dinilai secara objektif.

“Itu kan baru keinginan, tetapi kepastiannya saya belum tahu persis. Kebijakan pemerintah juga belum ada. Itu masih menjadi pemikiran. Kita tunggu kebijakannya saja,” ujar Sultan, dikutip dari Tribun Jogja.

Ia juga mempertanyakan kemungkinan kebijakan tersebut diterapkan pada tahun ini. Menurutnya, keputusan resmi belum terbit sehingga belum ada dasar untuk memastikan waktu pelaksanaannya.

Sultan mengingatkan agar masyarakat tidak berspekulasi mengenai teknis kebijakan yang menyangkut penghasilan ASN. Pemerintah perlu menjelaskan bagaimana sistem itu akan berjalan sebelum penerapannya diputuskan.

Bagaimana Alur Pembayaran Gaji ASN?

Salah satu hal yang menjadi perhatian Sultan adalah alur penyaluran dana apabila koperasi dilibatkan dalam pembayaran gaji ASN. Ia mempertanyakan apakah dana akan disalurkan melalui bank pemerintah terlebih dahulu sebelum diteruskan kepada koperasi desa atau menggunakan mekanisme lain.

“Kalau nanti lewat bank pemerintah, lalu ke koperasi desa, bagaimana? Itu juga bisa. Kita tidak tahu. Itu masih makro. Isinya nanti akan ada kebijakan yang keluar. Mekanismenya, sistem manajemennya bagaimana?” kata Sultan.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa skema operasional masih perlu diperjelas. Tanpa informasi mengenai alur dana, sistem administrasi, serta pembagian tanggung jawab antarlembaga, efektivitas kebijakan belum dapat dinilai secara menyeluruh.

Kejelasan tersebut juga penting untuk memastikan penyaluran gaji berjalan tertib dan tidak menimbulkan ketidakpastian bagi ASN yang menerima penghasilan.

Dampak terhadap Bank Pembangunan Daerah Belum Diketahui

Selain mekanisme pembayaran, Sultan turut menyoroti kemungkinan dampak kebijakan terhadap Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Selama ini, perbankan menjadi salah satu saluran pembayaran gaji ASN. Jika pemerintah mengubah atau menambah jalur penyaluran melalui koperasi, dampaknya terhadap lembaga keuangan perlu dikaji berdasarkan skema yang ditetapkan.

Namun, Sultan mengaku belum dapat memperkirakan risiko yang mungkin muncul karena mekanisme kebijakan tersebut belum dijelaskan.

“Kita belum tahu risikonya. Mekanismenya bagaimana? Itu saja,” ungkapnya.

Dengan demikian, belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan apakah wacana tersebut akan mengurangi peran BPD, mengubah pola kerja sama perbankan, atau justru melibatkan lembaga keuangan dalam skema yang sama.

Pemerintah Belum Menetapkan Keputusan Resmi

Wacana penyaluran gaji ASN melalui KDKMP masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah. Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga disebut telah meluruskan bahwa penyaluran gaji melalui koperasi merupakan salah satu opsi, bukan keputusan final.

Karena itu, sejumlah aspek masih perlu diperjelas, mulai dari dasar kebijakan, mekanisme penyaluran, sistem pengawasan, hingga dampaknya terhadap ASN dan lembaga keuangan.

Kepastian tersebut penting agar rencana yang bertujuan memperkuat peran koperasi tidak menimbulkan persoalan baru dalam sistem pembayaran penghasilan pegawai pemerintah.

Menurut Anda, apakah penyaluran gaji ASN melalui Koperasi Merah Putih dapat memperkuat ekonomi desa, atau sebaiknya pembayaran tetap melalui perbankan sampai mekanisme dan manfaatnya benar-benar jelas?