Polhut Ditambah Bertahap, Prabowo Targetkan 70.000 Personel

Jurnal Pelopor – Presiden Prabowo Subianto berencana meningkatkan jumlah personel Polisi Hutan (Polhut) dari sekitar 4.500 orang menjadi 70.000 personel. Rencana tersebut akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah menargetkan penambahan personel berlangsung dalam tiga hingga empat tahun ke depan untuk memperkuat pengawasan kawasan hutan Indonesia.

Prabowo Sebut Sudah Ajukan Anggaran

Prabowo menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Ia mengatakan kebutuhan penambahan personel Polhut telah diajukan melalui APBN. Namun, pencapaian jumlah 70.000 personel membutuhkan waktu karena dilakukan secara bertahap.

Target 21.000 Personel pada 2027

Prabowo memperkirakan jumlah Polhut dapat meningkat menjadi sekitar 21.000 personel pada 2027. Setelah itu, pemerintah akan terus menambah jumlah personel hingga mencapai target 70.000 orang. Dengan tahapan tersebut, target keseluruhan diperkirakan dapat dicapai dalam tiga sampai empat tahun.

“Dari 70.000 baru bisa, bisa 21.000 tahun 2027. Berarti mungkin 3-4 tahun kita akan sampai 70.000,” ujar Prabowo.

Pengawasan Hutan Jadi Perhatian

Penambahan Polhut disebut berkaitan dengan kebutuhan pengawasan kawasan hutan yang luas. Pemerintah ingin memperkuat pengamanan kawasan sekaligus menjaga kekayaan negara yang berada di dalamnya.

Rencana tersebut juga muncul di tengah langkah pemerintah melakukan penertiban kawasan hutan melalui Satgas PKH. Pada 6 Oktober 2026, Satgas PKH menyerahkan penyelamatan keuangan negara senilai sekitar Rp13,24 triliun kepada pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

Bea Cukai dan Aparat Perbatasan Ikut Diperkuat

Selain Polhut, Prabowo menyebut pemerintah juga akan memperkuat jajaran Bea Cukai serta aparat keamanan di wilayah perbatasan. Penguatan tersebut mencakup kebutuhan personel dan armada kapal patroli. Pemerintah ingin meningkatkan pengawasan terhadap ratusan pelabuhan dan bandara di Indonesia.

Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat pencegahan penyelundupan dan peredaran narkotika.

Pemerintah Evaluasi Kebutuhan Aparat

Prabowo mengatakan pemerintah perlu melihat kembali kecukupan jumlah petugas dibandingkan luas wilayah yang harus diawasi. Hal serupa, menurutnya, berlaku untuk Bea Cukai dan aparat keamanan lainnya. Pemerintah akan mengejar kebutuhan personel serta sarana pendukung agar pengawasan dapat berjalan lebih efektif.

Rencana penambahan Polhut tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan kawasan hutan. Pelaksanaannya tetap bergantung pada tahapan penganggaran dan kebutuhan organisasi pemerintah.