Jurnal Pelopor – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara resmi menawarkan pengelolaan lahan seluas 10.673,15 hektare (ha) di Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT) kepada investor swasta. Langkah strategis ini diambil guna mengakselerasi target swasembada garam nasional pada tahun 2027.
Pemerintah mengakui adanya keterbatasan anggaran (APBN) untuk mengelola seluruh kawasan tersebut secara mandiri, sehingga keterlibatan sektor privat menjadi kunci utama.
Pembagian Zona Pengembangan K-SIGN Rote Ndao
Total luas kawasan industri garam di Rote Ndao mencapai 12.597,69 ha yang terbagi ke dalam 10 zona. Karena keterbatasan fiskal, KKP hanya sanggup menggarap dua zona awal:
| Pengelola | Cakupan Wilayah | Luas Lahan |
| Pemerintah (KKP) | Zona 1 & Zona 2 | 1.914,54 Ha |
| Investor Swasta | Zona 3 hingga Zona 10 (8 Zona) | 10.673,15 Ha |
“Pengembangan kawasan industri Rote itu kan tidak mungkin pemerintah semua. Kemampuan APBN kami hanya bisa di 2 zona, sisa 8 zonanya harus dilakukan oleh investor,” ujar Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, Kamis (12/2/2026).
Mengapa Rote Ndao?
Pemilihan Rote Ndao sebagai pusat industri garam nasional didasari oleh beberapa keunggulan kompetitif:
-
Cuaca Ekstrem Mendukung: Produksi garam sangat bergantung pada panas matahari. Rote Ndao memiliki musim kemarau yang lebih panjang dibanding wilayah lain di Indonesia.
-
Kualitas Air Laut: Perairan di sekitar Rote Ndao dinilai masih murni dan memiliki kadar salinitas yang baik untuk menghasilkan garam berkualitas tinggi.
-
Target Produksi: KKP menargetkan produktivitas sebesar 200 ton per hektare. Jika seluruh 10 ribu hektare tergarap, kawasan ini diproyeksikan menyumbang 400 ribu ton garam per tahun.
Tantangan Logistik: Suara Pelaku Industri
Merespons tawaran tersebut, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Adhi S. Lukman, menyambut baik upaya ekstensifikasi lahan ini. Namun, ia memberikan catatan kritis mengenai biaya logistik.
-
Masalah Jarak: Lokasi produksi di NTT jauh dari pusat industri makanan dan minuman (mamin) yang mayoritas berada di Pulau Jawa.
-
Solusi yang Diharapkan: GAPMMI meminta KKP dan PT Garam untuk membangun fasilitas pengolahan garam (hilirisasi) yang dekat dengan lokasi industri pengguna agar biaya kirim lebih efisien dan daya saing produk mamin meningkat.
Mendorong Industri Pengguna Menjadi Produsen
KKP juga mendorong industri pengguna garam—seperti sektor makanan, minuman, dan kimia untuk tidak lagi sekadar menjadi pembeli, tetapi mulai berkontribusi dalam investasi tambak. Dengan menjadi investor di 8 zona yang tersedia, perusahaan-perusahaan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bahan baku mereka sendiri secara mandiri.
Sumber: CNN Indonesia
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
