Jurnal Pelopor — Tenaga Ahli Madya Dewan Pertahanan Nasional (DPN) RI, Sabrang Mowo Damar Panuluh atau yang lebih dikenal sebagai Noe Letto, menegaskan bahwa kritik dari masyarakat tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman oleh pemerintah. Sebaliknya, kritik justru harus diperlakukan sebagai data penting yang mencerminkan kegelisahan dan harapan rakyat terhadap jalannya pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Noe dalam kanal YouTube pribadinya, Sabrang MDP Official. Ia menyoroti kecenderungan pemerintah yang kerap bersikap defensif, bahkan emosional, saat menerima kritik publik, terutama ketika kritik itu disampaikan dengan bahasa yang keras.
Kritik Adalah Data, Bukan Permusuhan
Menurut Noe, kemarahan rakyat bukanlah bentuk permusuhan terhadap negara atau pemerintah. Ia menilai, kemarahan justru menandakan adanya persoalan yang perlu diperhatikan secara serius.
“Kritik itu bukan ancaman. Kritik itu data. Rakyat yang marah itu bukan musuh,” ujar Noe. Ia menekankan bahwa substansi kritik perlu “dibersihkan dan didestilasi”, agar pemerintah dapat menangkap inti persoalan tanpa terjebak pada gaya bahasa penyampaiannya.
Noe juga mengingatkan bahwa tidak semua warga memiliki kemampuan menyampaikan kritik secara sistematis, logis, dan santun. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk memahami kritik berada di pundak penguasa, bukan semata-mata pada rakyat.
Masalah Utama: Respons Pemerintah yang Emosional
Lebih lanjut, Noe mengkritik pola respons pemerintah yang dinilainya berulang dan tidak produktif. Mulai dari diam dan berharap isu mereda, menyalahkan pengkritik, hingga melontarkan klarifikasi panjang yang justru tidak menjawab substansi masalah.
Ia menyebut, pendekatan seperti ini hanya memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Alih-alih meredam ketegangan, sikap defensif justru berpotensi memicu ketidakpercayaan publik yang lebih dalam.
Noe menilai, pemerintah seharusnya memiliki kapasitas public relation yang matang dalam menghadapi kritik, terutama di tengah situasi krisis atau tekanan publik yang tinggi.
Perlu Kerangka Resmi Menangani Kritik Publik
Dalam pandangan Noe, salah satu kelemahan mendasar pemerintahan adalah absennya kerangka kerja atau framework yang jelas dalam merespons kritik masyarakat. Ia mengusulkan standar yang sederhana namun krusial: mengakui adanya masalah, merespons secara jujur dan transparan, serta menunjukkan komitmen yang bisa dipantau publik.
Baginya, pejabat publik idealnya mampu bersikap dingin, tidak reaktif, dan tidak lari dari persoalan. Standar ini, menurut Noe, seharusnya menjadi budaya, bukan sekadar pengecualian.
Eksperimen Masuk Sistem, Siap Ambil Risiko
Noe mengungkapkan bahwa penerimaannya terhadap posisi Tenaga Ahli di DPN RI merupakan bentuk “eksperimen” pribadi. Ia ingin mencoba membangun standar interaksi yang lebih sehat antara pejabat dan masyarakat dari dalam sistem.
Namun, Noe menegaskan komitmennya tidak bersifat mutlak. Ia menyatakan siap mundur apabila perannya hanya menjadi simbol tanpa ruang untuk menerapkan gagasan dan rekomendasi secara nyata.
“Kalau ternyata lama di sana ngasih rekomendasi dan enggak kepakai juga, ya tinggal keluar,” ucapnya.
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
