Jurnal Pelopor — Presiden Prabowo Subianto secara terbuka membongkar praktik kotor di sektor energi nasional yang selama ini membebani negara dan rakyat. Dalam peresmian Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Presiden menyoroti praktik mark-up impor energi yang dinilainya sebagai penipuan terang-terangan demi memperkaya segelintir elite, sementara masyarakat harus menanggung dampak ekonomi yang berat.
Impor Dijadikan Celah Manipulasi
Prabowo menegaskan bahwa kebijakan impor yang seharusnya bersifat strategis justru disalahgunakan oleh oknum tertentu. Ia menyebut praktik mark-up sebagai bentuk pencurian yang dilakukan secara sistematis dan terbuka. Menurutnya, manipulasi harga dilakukan dengan mengatur pasokan dari luar negeri agar harga menjadi jauh lebih mahal dibandingkan potensi produksi dalam negeri.
“Markup itu penipuan dan pencurian. Mencuri di siang bolong,” tegas Prabowo.
Ia menilai selisih harga dari impor tersebut menjadi ladang rente bagi segelintir orang, sementara negara dirugikan dan rakyat harus membayar harga energi yang lebih mahal.
Elite Kaya, Rakyat Menanggung Beban
Presiden menilai praktik tersebut sangat ironis. Indonesia, kata Prabowo, memiliki sumber daya energi yang melimpah dan kemampuan teknis untuk mengelola sendiri kebutuhan nasional. Namun ketergantungan pada impor terus dipelihara, bukan karena keterbatasan, melainkan karena adanya kepentingan ekonomi tersembunyi.
Ia menyebut ada orang-orang pintar di dalam negeri yang justru menggunakan kecerdasannya untuk mengatur impor demi keuntungan pribadi.
“Ada segelintir orang yang kaya raya di atas penderitaan rakyat,” ujarnya dengan nada keras.
Kerugian Negara Capai Triliunan Rupiah
Prabowo juga menyinggung potensi kerugian negara akibat praktik tersebut. Ia menyebut angka Rp13 triliun yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Dana sebesar itu, menurutnya, cukup untuk merenovasi lebih dari 8.000 sekolah di berbagai daerah atau membangun kampung-kampung nelayan yang selama ini terabaikan.
Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik tajam terhadap tata kelola energi di masa lalu yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
Perintah Tegas ke Pertamina
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo memberikan kewenangan penuh kepada Direktur Utama Pertamina untuk melakukan pembenahan internal. Ia meminta agar pejabat yang tidak kompeten atau tidak berintegritas segera dicopot tanpa ragu.
“Demi bangsa dan rakyat harus tega,” kata Prabowo. Ia juga mendorong regenerasi kepemimpinan dengan memberi ruang lebih besar kepada anak-anak muda yang dinilai memiliki kapasitas, keberanian, dan integritas untuk mengelola sektor strategis negara.
Tidak Ada Ampun untuk Mark-Up
Prabowo menegaskan bahwa di era teknologi saat ini, praktik manipulasi harga tidak lagi bisa disembunyikan. Sistem digital dan transparansi membuat setiap penyimpangan mudah dilacak. Karena itu, ia memperingatkan para pejabat agar tidak lagi menggunakan cara-cara lama yang sarat korupsi.
“Sekarang teknologi ada. Cepat ketahuan kalau markup,” pungkasnya.
Pernyataan keras Presiden Prabowo ini menandai babak baru dalam penataan sektor energi nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa kekayaan alam Indonesia dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan menjadi sumber keuntungan segelintir elite. Akankah langkah tegas ini benar-benar mengakhiri praktik lama di sektor energi?
Sumber: Liputan6
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
