Jurnal Pelopor – Pemerintah Aceh kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir dan longsor hingga 22 Januari 2026. Perpanjangan ini menjadi yang ketiga kalinya sejak bencana hidrometeorologi melanda sejumlah wilayah di Tanah Rencong. Keputusan tersebut diambil untuk memastikan penanganan bencana, distribusi bantuan, serta pemulihan infrastruktur dan layanan publik dapat berjalan lebih optimal.
Perpanjangan Berlaku 14 Hari ke Depan
Gubernur Aceh Muzakir Manaf, yang akrab disapa Mualem, secara resmi menetapkan perpanjangan status tanggap darurat selama 14 hari, terhitung mulai 9 hingga 22 Januari 2026. Keputusan ini disampaikan dalam rapat perpanjangan status tanggap darurat yang dipimpin langsung oleh Mualem secara virtual dari Posko Tanggap Darurat Bencana Aceh di Banda Aceh.
Menurut Mualem, perpanjangan tersebut dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi lapangan yang masih membutuhkan penanganan serius. Selain itu, keputusan ini juga merujuk pada hasil koordinasi dengan pemerintah pusat serta Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 7 Januari 2026 mengenai perpanjangan status tanggap darurat bencana Aceh.
Masih Ada Wilayah Terisolasi dan Logistik Terbatas
Mualem menegaskan bahwa hingga kini masih terdapat sejumlah wilayah terdampak yang belum sepenuhnya pulih. Beberapa daerah bahkan masih dalam kondisi terisolasi akibat kerusakan jalan dan jembatan. Di sisi lain, keterbatasan produksi dan distribusi logistik di kabupaten dan kota terdampak menjadi salah satu alasan utama perpanjangan status tanggap darurat.
“Kita perlu memastikan bantuan logistik, layanan kesehatan, serta pemulihan lingkungan bisa menjangkau seluruh wilayah, termasuk gampong-gampong yang sulit diakses,” ujar Mualem.
Selain itu, percepatan layanan publik dan administrasi pemerintahan juga menjadi perhatian pemerintah Aceh agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Fokus Pemulihan Infrastruktur dan Layanan Publik
Dalam masa perpanjangan ini, pemerintah Aceh memprioritaskan pembersihan lingkungan, distribusi bantuan, layanan kesehatan, serta pemulihan akses masyarakat. Mualem secara khusus menginstruksikan agar perbaikan jalan dan jembatan di wilayah terdampak segera dilaksanakan demi memulihkan konektivitas antarwilayah.
Ia juga meminta seluruh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, relawan, dunia usaha, serta masyarakat untuk terus bersinergi mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Daerah Diminta Siapkan Rencana Rehabilitasi
Tak hanya fokus pada penanganan darurat, Mualem juga menekankan pentingnya perencanaan jangka menengah dan panjang. Seluruh kepala daerah di Aceh diminta segera menyusun dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) paling lambat pada minggu ketiga Januari 2026.
Dokumen tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan pemulihan dan pembangunan kembali Aceh agar lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan.
Pemerintah Sampaikan Empati untuk Warga
Di akhir arahannya, Mualem menyampaikan empati dan dukungan penuh kepada seluruh masyarakat Aceh yang terdampak banjir dan longsor. Ia menegaskan pemerintah akan terus hadir dan memastikan proses pemulihan berjalan sebaik mungkin.
“Pemerintah tidak akan tinggal diam. Kami akan terus bekerja agar kehidupan masyarakat Aceh bisa kembali normal,” tegasnya.
Dengan perpanjangan ini, diharapkan seluruh upaya penanganan bencana di Aceh dapat berjalan lebih terkoordinasi, cepat, dan merata demi keselamatan serta kesejahteraan masyarakat.
Sumber: CNN Indonesia
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
