Jurnal Pelopor – Indonesia kembali mencatatkan prestasi penting di panggung internasional. Kali ini, Indonesia terpilih sebagai nominasi Kelompok Asia-Pasifik untuk menjabat Presiden Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) tahun 2026. Pencapaian ini diraih setelah Indonesia memenangkan pemungutan suara dengan perolehan 34 suara, jauh mengungguli Thailand yang hanya memperoleh 7 suara.
Hasil pemungutan suara tersebut juga mencatat adanya 2 suara tidak sah dan 4 suara abstain. Keberhasilan ini mencerminkan kepercayaan kuat negara-negara di kawasan Asia-Pasifik terhadap kepemimpinan dan komitmen Indonesia dalam isu hak asasi manusia di tingkat global.
Apresiasi Tokoh HAM Nasional
Tokoh Hak Asasi Manusia Indonesia, Jimly Asshiddiqie, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Ia menilai keberhasilan ini merupakan buah dari kerja diplomatik yang solid antara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM).
“Saya ucapkan selamat atas terpilihnya Indonesia sebagai bagian dari Nominasi Presiden Dewan HAM PBB Tahun 2026. Selamat dan sukses untuk misi diplomatiknya bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian HAM,” ujar Jimly dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12/2025).
Menurut Jimly, capaian ini sejalan dengan komitmen Menteri HAM Natalius Pigai bersama Kemenlu yang sejak awal menargetkan posisi strategis tersebut sebagai bagian dari persiapan Indonesia menuju kepemimpinan global pada 2045.
Penguatan Diplomasi HAM Indonesia
Jimly menegaskan, terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB memiliki arti strategis bagi posisi Indonesia dalam diplomasi internasional. Peran tersebut diharapkan mampu memperkuat kontribusi Indonesia dalam mendorong pemajuan dan perlindungan HAM secara global.
Ia berharap, Kemenlu dan KemenHAM dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperluas dialog, membangun kerja sama, serta menciptakan solusi bersama bagi berbagai tantangan HAM yang dihadapi dunia saat ini.
Kepercayaan Dunia Internasional
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri menyebut penetapan Indonesia sebagai nominasi Presiden Dewan HAM PBB mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari negara-negara Asia-Pasifik. Penetapan resmi nominasi tersebut dijadwalkan berlangsung dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026.
Posisi Presiden Dewan HAM PBB nantinya akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Dalam kapasitas itu, Indonesia akan memimpin sidang serta proses Dewan HAM PBB sepanjang tahun 2026 dengan prinsip objektif, inklusif, dan berimbang.
Komitmen Pemerintah Dorong Perlindungan HAM
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan bahwa Indonesia akan menjalankan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil serta upaya berkelanjutan dalam mendorong perlindungan HAM bagi seluruh kelompok.
“Indonesia akan berupaya menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, terus mendorong dialog dan kerja sama, serta bekerja bersama seluruh anggota Dewan HAM PBB,” ujar Sugiono.
Peluang Lahirkan Konvensi HAM Baru
Di sisi lain, Menteri HAM Natalius Pigai menilai posisi Presiden Dewan HAM PBB membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mendorong lahirnya berbagai konvensi internasional baru di bidang hak asasi manusia. Ia menyoroti masih adanya kekosongan instrumen internasional terkait isu strategis seperti lingkungan hidup, korupsi, dan pemilihan umum yang berkaitan langsung dengan HAM.
Pigai optimistis, jika Indonesia mampu berkontribusi dalam melahirkan konvensi-konvensi tersebut, maka Indonesia dapat memainkan peran penting dalam membentuk tatanan dunia yang lebih adil dan beradab.
Dengan capaian ini, Indonesia tidak hanya memperkuat posisi diplomatiknya, tetapi juga berpeluang menegaskan diri sebagai salah satu pemimpin moral dunia dalam perjuangan hak asasi manusia.
Sumber: Detik.com
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
