Jurnal Pelopor – Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah cepat dalam merespons bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra. Ia mengizinkan penyaluran 125 ribu pakaian gagal ekspor yang masih layak pakai untuk membantu para korban terdampak. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya percepatan bantuan kemanusiaan agar kebutuhan dasar warga segera terpenuhi.
Keputusan tersebut disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), dan langsung mendapat lampu hijau dari Presiden.
Usulan Mendagri Jadi Titik Awal
Gagasan penyaluran pakaian gagal ekspor ini pertama kali diusulkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia meminta adanya izin khusus agar sektor swasta dapat berperan aktif menyalurkan bantuan kemanusiaan di tengah situasi darurat bencana.
Menurut Tito, sejumlah perusahaan garmen besar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) siap membantu. Pakaian tersebut sebelumnya gagal dikirim ke luar negeri, namun kualitasnya masih sangat layak untuk digunakan.
Rincian Bantuan dari Perusahaan Garmen
Dari hasil koordinasi pemerintah, dua perusahaan garmen menyatakan kesiapannya menyalurkan bantuan. Satu perusahaan menyediakan sekitar 100 ribu potong pakaian, sementara perusahaan lainnya menyiapkan 25 ribu potong, sehingga total mencapai 125 ribu pakaian.
Pakaian ini dinilai sangat dibutuhkan korban banjir yang kehilangan harta benda, termasuk pakaian sehari-hari, akibat rumah terendam air.
Instruksi Tegas Presiden Prabowo
Presiden Prabowo tidak hanya menyetujui penyaluran bantuan, tetapi juga memberikan arahan tegas terkait mekanismenya. Ia menginstruksikan agar pakaian tersebut dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) demi mempercepat distribusi.
Selain itu, Prabowo menekankan pentingnya pengawasan agar bantuan benar-benar sampai ke tangan korban. Ia meminta penyaluran dilakukan melalui instansi resmi, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, yang bertanggung jawab penuh atas distribusi.
“Silakan dibebaskan dari PPN, tetapi harus diserahkan kepada instansi yang bertanggung jawab dan segera dikirim ke daerah bencana,” tegas Prabowo.
Tambahan Anggaran Darurat untuk Daerah
Tak hanya soal pakaian, pemerintah juga menambah Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk daerah terdampak banjir. Total anggaran tambahan mencapai Rp 268 miliar.
Rinciannya, Rp 60 miliar dialokasikan untuk tiga provinsi terdampak, sementara Rp 208 miliar disalurkan ke 52 kabupaten dan kota. Anggaran ini telah ditransfer dan siap digunakan oleh pemerintah daerah.
Fokus pada Kebutuhan Individu Korban
Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah diarahkan untuk memprioritaskan kebutuhan individu korban banjir. Bantuan tidak hanya berupa logistik besar seperti beras dan minyak goreng, tetapi juga kebutuhan sehari-hari yang sering terabaikan.
Kebutuhan tersebut mencakup pakaian, sabun, sampo, perlengkapan perempuan, hingga kebutuhan bayi. Menurut Tito, bantuan jenis ini sangat krusial dalam masa pemulihan awal pascabencana.
Kolaborasi Negara dan Swasta
Kebijakan penyaluran pakaian gagal ekspor ini mencerminkan kolaborasi nyata antara pemerintah dan sektor swasta. Di satu sisi, bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan dengan cepat. Di sisi lain, barang yang semula tertahan karena gagal ekspor kini memiliki nilai manfaat sosial yang besar.
Langkah ini juga menunjukkan pendekatan pragmatis pemerintah dalam memaksimalkan sumber daya nasional demi kepentingan rakyat.
Harapan untuk Pemulihan Lebih Cepat
Dengan penyaluran bantuan pakaian dan tambahan anggaran darurat, pemerintah berharap proses pemulihan korban banjir di Sumatra dapat berjalan lebih cepat dan manusiawi. Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa negara hadir secara nyata di tengah krisis, bukan sekadar lewat wacana.
Sumber: Liputan6
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
