Jurnal Pelopor – Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik terbuka terhadap sejumlah pihak di internal pemerintah yang dinilai lambat bergerak. Ia menilai keterlambatan itu terjadi karena sikap berlebihan dalam mematuhi aturan, tanpa melihat kepentingan rakyat secara langsung.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Laporan Menteri Keuangan Jadi Pemicu
Kritik itu muncul setelah Prabowo menerima laporan dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Laporan tersebut menyebutkan adanya sisa anggaran negara yang berhasil dihemat dalam jumlah besar.
Namun, Prabowo menilai potensi anggaran itu belum dimanfaatkan secara optimal karena masih ada aparat pemerintah yang ragu mengambil keputusan.
“Terlalu Menghamba kepada Peraturan”
Dalam forum kabinet, Prabowo menyebut secara tegas bahwa sebagian aparatur negara masih terjebak pada pola pikir administratif semata.
Ia mengatakan, masih ada pihak di pemerintahan yang bergerak terlalu lamban karena terlalu menghamba kepada aturan, bukan kepada kepentingan rakyat.
Menurutnya, kondisi itu berbahaya jika dibiarkan berlarut-larut.
Aturan Bukan Kitab Suci
Prabowo menegaskan bahwa peraturan bukanlah sesuatu yang sakral dan tak bisa diubah. Ia mengingatkan bahwa semua aturan dibuat oleh manusia dan harus bisa disesuaikan dengan kebutuhan bangsa.
Jika suatu aturan justru menghambat kesejahteraan rakyat, maka menurutnya, aturan tersebut wajib segera diperbaiki atau diubah.
“Peraturan dibuat oleh manusia. Kalau tidak menguntungkan rakyat, harus kita ubah,” tegas Prabowo.
Negara Tidak Boleh Kalah oleh Korporasi
Selain mengkritik birokrasi internal, Prabowo juga menyoroti relasi antara negara dan korporasi swasta. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan korporasi mana pun.
Menurut Prabowo, pemerintah memang membutuhkan peran dunia usaha. Namun, peran tersebut tidak boleh sampai mengatur negara atau mengalahkan kepentingan nasional.
“Tidak boleh ada korporasi yang mengalahkan negara,” ujarnya.
Cabang Produksi Harus Dikuasai Negara
Prabowo kembali menegaskan prinsip dasar ekonomi Indonesia. Ia menyebut bahwa cabang-cabang produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak harus berada di bawah penguasaan negara.
Hal ini dinilai penting untuk memastikan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Penguasaan SDA untuk Kemakmuran Rakyat
Ia juga menyinggung pengelolaan sumber daya alam. Menurut Prabowo, bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya wajib dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Prinsip tersebut, kata dia, bukan sekadar slogan, melainkan amanat konstitusi.
Demokrasi Ekonomi sebagai Landasan
Prabowo menegaskan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi. Prinsipnya meliputi kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, serta kemandirian nasional.
Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan persatuan nasional.
Belajar dari Konstitusi Negara Lain
Menariknya, Prabowo mengungkap bahwa ia telah mempelajari konstitusi sejumlah negara lain. Ia menyebut banyak negara justru memiliki aturan yang lebih tegas dalam melindungi kepentingan nasional.
Menurutnya, negara-negara tersebut terbukti mampu meningkatkan perekonomiannya secara signifikan.
Sinyal Reformasi Birokrasi
Pernyataan Prabowo ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahannya ingin mendorong birokrasi yang lebih berani, adaptif, dan berpihak pada rakyat.
Sumber: Kompas.com
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
