Jurnal Pelopor – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana hingga 22 Desember 2025. Keputusan ini diambil mengingat kondisi di sejumlah daerah masih belum pulih setelah banjir bandang dan longsor melanda sejak akhir November. Masa tanggap darurat sebelumnya ditetapkan berlaku sampai 8 Desember 2025.
Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan keputusan perpanjangan ini diambil berdasarkan evaluasi lapangan yang menunjukkan masih banyak wilayah yang membutuhkan penanganan intensif.
“Melihat situasi, kita memperpanjang masa tanggap darurat hingga 22 Desember mendatang,” ujarnya di Padang, Senin (8/12/2025).
Tujuh Nagari Masih Terisolir
Sejumlah daerah di Kabupaten Agam masih terisolir akibat rusaknya akses jalur utama. Setidaknya terdapat tujuh nagari atau desa yang belum tersambung setelah diterjang banjir bandang dan tertimbun material longsor.
Di Kecamatan Palembayan, Nagari Sipinang yang dihuni 924 jiwa masih belum dapat dijangkau. Nagari Sungai Puar juga terisolir dengan total 700 warga terdampak. Selain itu, beberapa jorong di Nagari Baringin seperti Data Baringin, Data Buayan, Data Kaciak, dan Data Munti turut terputus dengan jumlah penduduk masing-masing berkisar antara 756 hingga 825 jiwa.
Sementara itu di Kecamatan Malalak, dua nagari Malalak Utara dan Malalak Timur masih dalam kondisi terisolasi. Malalak Utara dihuni 2.529 jiwa, sedangkan Malalak Timur memiliki 2.772 jiwa yang memerlukan bantuan logistik dan akses jalan.
Kerusakan Infrastruktur Masih Meluas
yang melanda Sumbar juga merusak ribuan titik infrastruktur vital. Sebelumnya, pemerintah telah mencatat lebih dari 1.600 titik kerusakan di berbagai wilayah Sumatera, dengan Sumbar menjadi daerah yang paling terdampak. Jalan, jembatan, dan saluran air di sejumlah kabupaten mengalami rusak berat sehingga menghambat pendistribusian bantuan.
Salah satu lokasi terparah adalah kawasan jembatan kembar di Padang Panjang yang lumpuh total akibat tertutup lumpur tebal. Lebih dari 50 rumah warga di sekitar lokasi pun terdampak banjir bandang tersebut.
Instruksi Gubernur untuk Percepatan Penanganan
Mahyeldi meminta bupati dan wali kota di wilayah terdampak untuk mempercepat langkah pemulihan pascabencana. Ia menekankan pentingnya koordinasi cepat antara pemerintah daerah, BPBD, dan aparat terkait demi memastikan bantuan tersalurkan tepat waktu. “Kita minta bupati dan wali kota segera melakukan langkah strategis untuk penanganan pascabencana ini,” katanya.
Sumber: Kompas.com
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
