Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional kembali menarik perhatian publik setelah merilis peta sebaran konsesi tambang yang disebut berkaitan dengan meningkatnya banjir bandang dan tanah longsor di Aceh. Peta tersebut memperlihatkan wilayah-wilayah yang mengalami dampak banjir paling parah, sekaligus lokasi konsesi pertambangan mineral dan batu bara yang diduga memicu kerusakan lingkungan.
Peta Konsesi dan Wilayah Banjir yang Saling Bertumpukan
Dalam peta yang dipaparkan JATAM, sejumlah daerah seperti Pidie Jaya, Aceh Tengah, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Tamiang, Gayo Lues, hingga Aceh Singkil tampak berada dalam kawasan dengan tingkat banjir terparah. Menurut catatan mereka, terdapat sedikitnya 30 izin tambang minerba dengan total luas konsesi lebih dari 132 ribu hektare.
JATAM menilai lokasi konsesi tambang yang berdekatan, bahkan bertumpukan, dengan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi salah satu faktor utama kerusakan ekologis. Salah satu yang menjadi sorotan adalah PT Linge Mineral Resources yang memiliki konsesi tambang emas seluas 36.000 hektare.
Perusahaan yang Paling Disorot: PT Tusam Hutani Lestari
Namun perhatian utama JATAM justru tertuju pada PT Tusam Hutani Lestari (THL), sebuah perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang menguasai sekitar 97.000 hektare hutan di Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Aceh Utara. Menurut JATAM, riset mereka pada Pilpres 2024 menunjukkan konsesi PT THL memiliki keterkaitan dengan Presiden Prabowo Subianto.
Juru Kampanye JATAM, Alfarhat Kasman, menegaskan bahwa temuan tersebut bukan hal baru. Ia menyebut Direktur Utama PT THL adalah Eddy Prabowo, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dikenal sebagai orang dekat Presiden Prabowo.
Deretan Konsesi Lain yang Mengitari Hulu Sungai
Selain THL, JATAM juga mencatat sejumlah perusahaan lain yang konsesinya berada di sekitar hulu sungai. Di antaranya:
- PT Aceh Nusa Indrapuri – 106.000 ha
- PT Rimba Timur Sentosa – 6.250 ha
- PT Rimba Penyangga Utama – 6.150 ha
- PT Rimba Wawasan Permai – 6.120 ha
Pada kategori Hak Pengusahaan Hutan (HPH), ada:
- PT Aceh Inti Timber – 80.804 ha
- PT Lamuri Timber – 44.400 ha
JATAM menyebut tumpang tindihnya izin-izin tersebut turut memperparah kerentanan ekosistem serta meningkatkan risiko banjir di wilayah bawah sungai.
Kaitan dengan Proyek Konservasi Gajah Sumatra
Pada pertengahan 2025, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga sempat meninjau progres pembangunan kawasan konservasi gajah Sumatra di Bener Meriah. Lahan seluas 20.000 hektare untuk konservasi tersebut merupakan sumbangan dari Presiden Prabowo dan dikelola oleh WWF. Meski dianggap sebagai langkah positif, keberadaan kawasan konservasi ini tidak menghapus kritik terhadap tumpang tindih konsesi di kawasan hulu.
Banjir Aceh dan Polemik yang Belum Usai
Rilis peta JATAM ini kembali memantik perdebatan publik soal hubungan antara ekspansi konsesi tambang dan meningkatnya bencana ekologis di Aceh. Dengan luasnya perizinan tambang, HTI, dan HPH yang mengitari kawasan hulu sungai, JATAM menyimpulkan bahwa kerusakan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari aktivitas korporasi di wilayah tersebut.
Sementara itu, warga Aceh terus menanti langkah konkret pemerintah untuk menanggulangi banjir yang berulang, sekaligus memastikan aktivitas industri tidak semakin memperburuk kondisi ekosistem daerah.
Sumber: Inilah.com
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
