Jurnal Pelopor – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengumumkan capaian besar program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 41,6 juta penerima manfaat hingga 11 November 2025. Program unggulan pemerintah ini bertujuan memperbaiki asupan gizi masyarakat, terutama pelajar dan kelompok rentan di seluruh Indonesia.
Dadan menyebut, hingga kini telah terbentuk 14.773 Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
“Kami terus memperluas jangkauan agar masyarakat di daerah terpencil juga bisa merasakan manfaat MBG,” ujarnya dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Senayan, Rabu (12/11).
Namun, di tengah keberhasilan distribusi porsi makan bergizi, BGN juga menghadapi tantangan serius: munculnya kasus keracunan makanan massal di sejumlah wilayah.
11.640 Orang Alami Keracunan, Data Sedikit Berbeda dengan Kemenkes
Dadan mengungkapkan, terdapat 11.640 penerima manfaat MBG yang mengalami keracunan makanan. Namun, data itu sedikit berbeda dengan catatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mencatat total 13.371 kasus.
“Kalau di data kami, 636 orang dirawat inap dan 11.004 rawat jalan. Di Kemenkes, ada 638 rawat inap dan 12.755 rawat jalan. Kami akan sinkronkan agar datanya sama,” jelas Dadan.
Perbedaan angka tersebut, menurutnya, disebabkan oleh perbedaan waktu dan metode pelaporan antara instansi pusat dan daerah.
MBG Sumbang Hampir Setengah Kasus Keracunan Nasional
Lebih lanjut, Dadan menyebut bahwa program MBG berkontribusi 48 persen dari total kasus keracunan pangan di Indonesia sepanjang 2025. Dari 441 kasus keracunan pangan nasional, sebanyak 211 kejadian berkaitan dengan makanan dari program MBG.
“Ini menjadi perhatian besar kami. Semua kasus sedang dievaluasi agar tidak terulang. Kami juga meningkatkan pengawasan bahan pangan dan proses penyajian,” tegasnya.
Presiden Prabowo: Tak Ada Toleransi untuk Kasus Keracunan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan ini dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 20 Oktober 2025 lalu. Ia menilai, secara statistik, keracunan MBG masih di angka 0,0007 persen dari total porsi yang dibagikan sekitar 8.000 dari 1,4 miliar porsi pada saat itu.
“Angka itu masih dalam koridor kesalahan manusiawi. Namun, kasus seperti ini tetap tidak boleh dibiarkan,” ujar Prabowo.
Ia meminta BGN menerapkan standar kebersihan yang lebih ketat, termasuk penyediaan sendok steril dan sumber air bersih di setiap dapur MBG.
Tantangan dan Langkah Perbaikan
BGN menegaskan komitmennya memperkuat pengawasan mutu dan keamanan pangan di lapangan. Salah satu langkah konkret yang tengah dilakukan adalah revisi petunjuk teknis (juknis) program MBG. Setiap SPPG kini hanya boleh melayani maksimal 2.500 penerima manfaat, guna memastikan kualitas makanan lebih terjaga.
Selain itu, Dadan mengakui masih ada kendala di lapangan, seperti keterbatasan tenaga ahli gizi dan sarana pendukung sanitasi. “Kami sedang membuka peluang bagi profesi lain untuk membantu di dapur MBG, agar program tetap berjalan optimal,” ungkapnya.
Harapan ke Depan
Meski menghadapi persoalan, pemerintah menilai MBG tetap memberikan dampak positif besar terhadap peningkatan gizi nasional. Program ini tidak hanya menurunkan angka stunting, tetapi juga mendorong kebiasaan makan sehat di kalangan pelajar.
Dengan perbaikan sistem distribusi dan pengawasan ketat, pemerintah berharap insiden keracunan dapat ditekan hingga nol kasus pada 2026.
Sumber: Kompas.com
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
